Bupati Imron Akui Belanja Pegawai Pemkab Cirebon Besar, Ini Alasannya
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon Yuyun Wahyu Wardana bakal berusaha menekan belanja pegawai Pemkab Cirebon menjadi 30 persen di APBD 2027.-Deny Hamdani-Radar Cirebon
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, mengakui jika belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, masih cukup besar.
Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon, porsi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 40 persen.
Dijelaskan Bupati Imron, porsi anggaran belanja pegawai yang mencapai 40 persen, dikarenakan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Cirebon mencapai 19 ribu orang.
Namun begitu, Bupati Imron menegaskan jika program yang menyentuh langusng masyarakat, prioritas utamanya.
"Jumlah pegawai kita memang banyak, sehingga wajar jika belanja pegawai sampai 40 persen. Tapi tetap, program untuk rakyat harus jadi prioritas utama," tegas Imron dikutip dari Harian Radar Cirebon.
BACA JUGA:KNPI Apresiasi Kritik Ketua DPRD soal Jalan Rusak, Desak Pemkab Cirebon Utamakan Infrastruktur
BACA JUGA:Total Belanja Daerah Pemkab Cirebon Rp4,39 Triliun, Untuk Perbaikan Jalan Hanya Rp170 Miliar
Bupati Cirebon menambahkan, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan penguatan ekonomi.
Program-program tersebut, sambungnya, sudah dipaparkan di hadapan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM di Gedung Pakuan.
“Kami tetap mengedepankan program-program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya pembangunan jalan, tapi juga sektor ekonomi, UMKM, dan bidang-bidang lain yang perlu diperbaiki,” ungkap Imron.
Dalam pemaparan tersebut, lanjut Imron, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Cirebon turut dilibatkan.
"Kemarin kami sudah paparan. Saya undang semua dinas karena ini pemaparan program untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Semua daerah di Jawa Barat juga ikut," ungkapnya.
BACA JUGA:Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pemkab Cirebon Kembali Gandeng Kejari
BACA JUGA:Pengerukan Sungai Singaraja Terkendala Akses Alat Berat, Pemkab Cirebon Abai, Warga Kecewa
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


