Sarana dan Prasarana Menjadi Kesenjangan Sosial di Sekolah Negeri

Pemerataan anggaran pendidikan belum optimal, terutama untuk pembangunan fisik seperti  ruang  kelas,  laboratorium,  dan  perpustakaan.  Ketimpangan  sarana  dan  prasarana pendidikan  juga  dipengaruhi  oleh  distribusi  anggaran  pemerintah  yang  belum  merata (Hamka dkk, 2022).

Kasus-kasus penyalahgunaan  dana  BOS lain di  SMK sudah  banyak  mencuat.  Seakan  tidak  ada habisnya, Kemendikbud bahkan menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penyalahgunaan dana penunjang sekolah bagi para siswa ini. kasus penyalahgunaan  dana  BOS  juga  terjadi  di Provinsi Banten. Kota Tangerang misalnya, dugaan penyalahgunaan masih kerap ditemukan.

Permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah negeri juga masih sering  terjadi. Selain karena adanya niat koruptif, penyalahgunaan dana BOS pun dapat terjadi karena ketidaktahuan sekolah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS yang baik dan benar.

Meskipun sosialisasi sudah sering dilakukan, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan sekolah yang laporan pengelolaan dana BOS  nya  masih  keliru sehingga menjadi temuan auditor.

Solusi Berbasis Performansi: Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

BACA JUGA:Besok! Bergerak Sehat, 2 Umrah Menanti: Senam Masal HUT Ke-26 Radar Cirebon Bersama Dahlan Iskan

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan implementasi  kebijakan  pemerintahan  dalam  pengelolaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  mendukung  maupun  menghambat.

Faktor  pendukung mencakup  dukungan  anggaran  dari  pemerintah melalui  APBN,  APBD, serta  program  bantuan  seperti  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK).  Kebijakan desentralisasi pendidikan juga menjadi faktor pendukung yang memungkinkan   pemerintah   daerah   memiliki   kewenangan   dalam   mengelola   fasilitas pendidikan  sesuai  kebutuhan  setempat(Haffifa,  &  Kosim,  2023).

Pemanfaatan  teknologi  dalam  sistem  manajemen  sekolah  juga  mempercepat  perencanaan dan  pemeliharaan  fasilitas,  sehingga  infrastruktur  pendidikan  dapat  dikelola  dengan  lebih efektif. 

Faktor  lainnya  adalah  pengawasan  dan  evaluasi  yang  ketat  dari  dinas  pendidikan serta   lembaga   audit   seperti   Badan   Pemeriksa   Keuangan   (BPK),   yang   membantu memastikan  anggaran  digunakan  secara  tepat  sasaran  dan  tidak  terjadi  penyimpangan(Hamdi, 2021).

BACA JUGA:Ketahanan Keluarga Era Digital Jadi Sorotan Puncak HKG PKK ke-53 Kota Cirebon

Pemerintah dapat mengatasi permasalahan minimnya fasilitas yang didukung oleh Dana Dukungan  Manajemen  Sekolah  (BOS)  dengan  melakukan  beberapa  langkah  konkrit. Pertama,  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  penyaluran  dana  BOS  adalah  hal  yang penting,  termasuk  meningkatkan  transparansi  penggunaan  dana. 

Untuk  menjamin efisiensi   pengelolaan,   pelatihan   pengelolaan   keuangan   bagi   kepala   sekolah   dan pengelola  dana  juga  perlu  diberikan.  

Selain  itu,  alokasi  dana  BOS  harus  disesuaikan dengan  kebutuhan  spesifik  sekolah,  termasuk  jumlah  siswa  dan  kondisi  fisik  sekolah. Untuk sekolah di daerah terpencil atau sekolah dengan infrastruktur yang tidak memadai, peningkatan  pendanaan  BOS  harus  dipertimbangkan  dan  harus  disesuaikan  dengan kebutuhan  sekolah. 

Pemerintah  juga  harus  fokuspada  perbaikan  infrastruktur  sekolah dengan  membangun  fasilitas  baru  dan  merenovasi  fasilitas  yang  rusak.  Peningkatan mutu pendidikan dapat kita lakukan dengan menyediakan fasilitas pembelajaran modern seperti komputer, buku, laboratorium, dan akses internet.

Memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan  efisiensi,  seperti  digitalisasi  manajemen sekolah  dan  pengembangan  platform  e-learning,  juga  merupakan  langkah  penting, terutama  bagi  sekolah  di  wilayah  yang  sulit  dijangkau,  pedoman  dan  peraturan  yang lebih   ketat diperlukan   untuk   memastikan   penggunaan   dana   BOS   secara   tepat. Pemantauan kebijakan yang ketat dan evaluasi berkala serta modifikasi kebijakan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana.

BACA JUGA:Peringati Hari Juang TNI AD, Korem 063 SGJ Ajak Prajurit dan Masyarakat Berdoa Bersama

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui  program  tanggung jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  dan  kemitraan  dengan organisasi  non-pemerintah  dapat  memberikan  sumber  daya  tambahan  bagi  lembaga pendidikan. keterlibatan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  dalam  pengelolaan Dana BOS sangatlah  penting, efektivitas  dapat  ditingkatkan melalui peran aktif komite sekolah  dan  keterlibatan  orang  tua  serta  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  evaluasi penggunaan dana.

Sumber: