Sama dengan Merendahkan Calon Lain

KESAMBI – Usulan memperpanjang usia pensiun pejabat struktural eselon II terus menuai kritik. Mantan pejabat pemerintah Kota Cirebon, Drs H Bachrudin Syahroni MM menilai, jika perpanjangan itu dikabulkan sama dengan menganggap remeh (under estimate) terhadap potensi kandidat eselon II yang sudah ada. “Kalau perpanjangan itu dikabulkan, sama dengan merendahkan kualitas calon eselon II yang sekarang sudah ngantri,” ujarnya, Senin (18/10). Meski perpanjangan usia pensiun pejabat struktural dimungkinkan secara aturan dan hak walikota, kata mantan kadispenda ini, namun bukan sebuah keharusan. Di sisi lain, dalam pengamatannya, kinerja OPD di pemerintahan Su-Sun saat ini terasa datar dan tidak ada yang bisa dibanggakan, apalagi berharap hal istimewa. Karena itu usulan perpanjangan perlu disikapi serius. “Dalam aturan memang bisa diperpanjang, tapi kan tidak harus. Kita yang lama-lama saja tidak pernah perpanjangan, sekarang ada. Padahal dulu mungkin kinerja lebih baik lagi. Sudahlah, kan masih ada kader-kader baru, muda dan segar. Beri kesempatan mendedikasikan yang terbaik di usia mudanya,” ungkap pria yang juga pernah menjabat kepala inspektorat wilayah ini. Bachrudin yang pernah menjabat kadisdik ini juga mengaku heran serta prihatin dengan penempatan PNS saat ini dari lingkungan pendidikan. Banyak guru-guru yang tiba-tiba menempati jabatan struktural, terutama para kepala sekolah. Dari kepala sekolah langsung menjadi kepala bidang, padahal kepala seksi saja belum. Jika pun ingin, mestinya ikuti proses dan tahapannya, ada syarat yang harus dilalui. “Kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas tambahan. Bukan pejabat struktural. Karena itu, kalau mau masuk struktural harusnya disamakan dulu pangkatnya, tidak ujug-ujug. Jadi kasi saja belum, sekarang sudah pada jadi kabid, gimana cerita pembinaan pegawai kalau begitu?” ungkapnya kepada koran ini saat ditemui di Kampus Unswagati. Terpisah, pengamat kebijakan publik Agung Supirno SH menilai, jika perpanjangan dipaksakan, maka kuat dugaan tidak lebih dari akal-akalan walikota. Ada kemungkinan yang bisa dicermati dalam persoalan ini. Yaitu kepentingan kolega, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pergantian. Lalu kepentingan mengamankan kekuasaan. “Kalau semua itu benar, maka kita menilai pemerintahan sekarang sangat tidak cakap dalam mengelola manajemen pemerintah maupun administrasinya,” ungkap mantan aktivis mahasiswa ini saat ditemui di Jl Benteng. (hen)

Sumber: