Mutasi Picu Gejolak Internal

Dianggap Tak Kedepankan Aspek Prestasi, Tuntut Periodisasi di Eselon II   KEJAKSAN- Mutasi yang digelar Wali Kota Drs H Ano Sutrisno MM juga memicu ketidakpuasan dari internal birokrat. Beberapa pejabat yang ditemui mengatakan mutasi yang dilakukan wali kota Jumat lalu (6/9) tidak mencerminkan pro perubahan, jargon yang selama ini didengung-dengungkan Ano-Azis. Seorang pejabat mengatakan mutasi perdana di bawah kepemimpinan Ano-Azis  ini hanya untuk menempatkan seseorang berdasarkan urut kacang, atau menempatkan seseorang berdasarkan sebuah jenjang kepangkatan dan senioritas. Dia menjelaskan mutasi pejabat harus tetap mengedepankan aspek prestasi, bukan mempromosikan seseorang berdasarkan kepangkatan. “Kalau dasar yang dipakai oleh wali kota untuk memutasi  atau mempromosikan seseorang  karena urutan golongan, tapi tidak mengedepankan aspek prestasi, buat apa kami kerja capek-capek mengejar prestasi,” kata salah satu PNS yang namanya enggan disebutkan. Pernyataan wali kota tentang jenjang kepangkatan yang digunakan, membuat pejabat ini tak respek. Pernyataan tersebut dianggapnya sebuah kemunduran. Dia bahkan menilai saat Wali Kota Subardi masih lebih baik karena mempromosikan pejabat berdasarkan prestasi. “Meski secara kepangkatannya sebenarnya belum saatnya, tapi karena memiliki prestasi dan kerja bagus, maka itu yang dijadikan Subardi mempercepat karir seorang birokrat. Ini yang mesti ditiru,” ujarnya. Tidak hanya itu, salah satu birokrat senior kepada Radar  justru menginginkan jabatan eselon II ada periodisasi. Jabatan eselon II,  kata dia, sama juga dengan posisi jabatan kepala sekolah yang memiliki periodisasi hingga 8 tahun. Namun yang terjadi saat ini, jabatan eselon II seperti menjadi jabatan abadi bagi seseorang sebelum memasuki usia pensiun, meski kinerja pejabat eselon II itu mungkin tidak bagus. Sedangkan salah satu mantan ajudan wali kota yang saat ini menduduki jabatan eselon IV, mengatakan mutasi tidak berbeda jauh dengan mutasi sebelumnya. Hanya sedikit perubahan yang terjadi. Dikatakan pejabat yang enggan dikorankan namanya itu, pada era BK-Diklat masih dipegang Drs H Arman Surahman MSi (saat ini menjabat Plt Sekda), kebijakan mutasi memiliki alasan dan catatan yang kuat. Sehingga, setiap pertanyaan yang diajukan, bisa dijawab dengan data dan fakta. “Saya tutup mata saat membaca hasil mutasi pertama pasangan Ano-Azis. Khususnya untuk eselon IV,” tukasnya. PIHAK LUAR IKUT KRITIK Sementara, pengamat kebijakan publik dari Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAMS), M Rafi SE mengatakan, mutasi kali ini tidak berbeda jauh dengan mutasi era Subardi. Meskipun ada sedikit perubahan dalam menentukan pejabat di satu jabatan, namun Ano-Azis tidak memiliki cukup waktu untuk menelaah berbagai persoalan. Padahal permasalahan yang muncul dapat diminimalisasi dan diantisipasi dengan sederhana. Dikatakan Rafi, untuk menduduki jabatan eselon IV (empat) hingga II (dua), Ano-Azis telah berkomitmen mencari pejabat yang sesuai kompetensi, berprestasi atau kerja keras, dan memiliki prilaku baik. Namun, hal itu tidak terlaku untuk beberapa jabatan di eselon IV dan sebagian eselon III. Menurutnya, eselon IV banyak yang salah sasaran. Sebagai bukti, ada sarjana keperawatan menduduki jabatan di luar kesehatan. Ada juga lurah yang hanya diputar-putar saja. Padahal, sudah lebih dari dua kali menjadi lurah dan layak menjadi kepala bidang atau kepala bagian. Menurutnya, hal ini karena wali kota dan wakil wali kota hanya fokus untuk eselon dua dan sebagian eselon tiga. Sehingga, eselon IV terlepas dari pengawasan ketat wali kota. “Mutasi perlu dibenahi. Wali kota mesti merombak instansi yang terkait itu,” ucapnya. Secara terpisah, salah satu tim sukses Ano Azis, H Yuyun Wahyu Kurnia MBA, terang-terangan mengaku kecewa berat dengan pelaksanaan mutasi pertama wali kota. Menurut Yuyun, mutasi yang digelar wali kota  tidak lebih hanya sebatas seremoni belaka. Yuyun bahkan terang-terangan mengatakan ada birokrat yang ketika pilwalkot dulu tidak mendukung Ano-Azis, bahkan memusuhi Ano-Azis, ternyata masih ada dalam lingkaran pemerintahan saat ini. Sementara mantan Wakil Wali Kota DR H Agus Alwafier By MM mengatakan mutasi di era kepemimpinan Ano- Azis tidak menunjukkan pemilihan orang-orang yang dekat dengan wali kota. \"Ini ujian untuk wali kota, kredibilitasnya dipertaruhkan pada mutasi yang pertama. Tentu masyarakat bisa menilainya ke depan akan seperti apa,\" paparnya. Sedangkan politisi Partai Golkar,Taufik Tjarmadi, juga merasa kecewa dengan sikap wali kota yang melantik pejabat-pejabat bermasalah. Ada beberapa pejabat yang bermasalah, kata dia, justru masih dipertahankan. Hal  demikian dikhawatirkan akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan. “Kebijakan mutasi wali kota tidak aspiratif, tidak ada perubahan yang diharapkan seperti jargon yang diusung selama ini. Kami Partai Golkar sangat kecewa, mutasi yang diharapkan menjadi implementasi jargon pro perubahan, malah tidak tampak. Justru yang nampak malah nepotismenya, ” kritiknya. (abd/ysf)

Sumber: