PAN Dapat Jatah Menteri

JAKARTA- Masuknya PAN ke dalam koalisi bukan sesuatu yang baru. Tak juga mengejutkan. Pada periode lalu, partai dengan logo matahari putih ini juga bergabung saat roda koalisi telah berjalan. Pengamat Politik Emrus Sihombing memprediksi Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle pada akhir tahun mendatang. Yakni untuk diberikannya jatah PAN dalam struktur kabinet.

Menurut Emrus, tidak dibahasnya jatah kursi menteri untuk PAN dalam pertemuan perdana hanya alasan yang normatif. “Alasan itu sifatnya retoris. Memang tidak dibicarakan. Tetapi tidak mungkin ada pertemuan jika tidak ada kepentingan politik. Atau mungkin ada kepentingan politik PAN ke depan untuk masuk ke dalam koalisi,” kata Emrus, Kamis (26/8).

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menilai, di depan panggung politik, bisa dipastikan hanya membicarakan hal yang bersifat normatif. Tetapi, di balik panggung, mereka membicarakan hal yang sifatnya lebih operasional. Yang bisa jadi adalah membahas suatu posisi menteri bagi PAN.

Gemuknya koalisi, juga menjadi kekhawatiran minimnya peran oposisi. Kata Emrus, siapa yang bisa melakukan check and balance tak melulu partai politik. Berkembangnya dunia tekonologi hingga media sosial dianggap bisa melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah.

“Dengan oposisi diperankan dua partai, PKS dan Demokrat, mereka bisa memerankan oposisi dengan tindakan politik. Yakni dengan dengan antitesis terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga tidak ada masalah terhadap check and balance,” tandasnya.

Sementara itu, bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin disambut baik PKB. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan dari awal sebaiknya PAN lebih baik bergabung ke dalam koalisi. “Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil (sapaan akrabnya) di Jakarta, Kamis (26/8).

Gus Jazil menilai terlalu dini untuk membicarakan bagi-bagi kursi setelah adanya pertemuan pimpinan parpol koalisi tersebut terutama setelah kehadiran PAN dalam pertemuan itu. “Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan itu. Pertemuan itu menurut saya lebih pada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),” ujarnya.

Menurut dia, di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan rakyat mengalami banyak kesulitan, maka tidak pantas untuk menilai pertemuan partai politik langsung dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.

Dia menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.

“Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.

“Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” ujarnya.

Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat. (khf/fin)

Sumber: