Ganjar Terhalang Restu Partai Pengusung

JAKARTA- Dalam berbagai survei calon presiden 2024, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selalu berada jajaran papan atas. Namanya diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Sayang, PDIP sepertinya tidak merestui Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Ekseķutif Political anďPublic Policy Studies Jerry Massie menyebut Ganjar belum mampu memimpin Indoenesia. “Saya kira wajar tokoh siapapun itu berada di singgasana dalam survei. Tetapi saya melihat figur Ganjar bakal terganjal pada pilpres 2021 mendatang,” ujar Jerry pada FIN (Radar Cirebon Group), Minggu (26/9).

Menurutnya, Ganjar bakal terhalang partai pengusung. Meskipun hebat, namun jika tak ada kendaraan politik, hal tersebut juga sia-sia. Terlebih, jika lawannya Prabowo Subianto yang sudah jelas sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Begitu juga dengan Puan Maharani yang bakal diusung PDIP. Lalu Golkar ada Airlàngga Hartarto. “Memang Ganjar kerap bikin kejutan di medsos. Tetapi saya kira ini bukan guarantee politic. Pola kepemimpinan Ganjar lemah dan kurang tegas. Dia ini tipikal Jokowi. Selain keduanya dari Jateng, mereka sama-sama alumni UGM,” papar Jerry.

Gaya politik pencitraan masih kuat. Sedàngkan saat ini publik bosan dengan model itu. Bahkan, Ganjar sempat dikritik Puan karena kerap melakukan pencitraan politik. “Saya kira Ganjar bakal terpental dalam pertarungan Pilpres 2024 nanti,” tandasnya.

Sejauh ini PDIP tampaknya mulai gerah dengan banyaknya dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres Pilpres 2024. Bahkan sanksi disiplin akan diberikan pada kader partai yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres 2024.

“Sikap partai sangat jelas. Keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum DPP PDIP. Artinya tidak boleh di luar itu,” tegas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, PDIP akan memberikan sanksi. Termasuk kepada kader yang didukung untuk maju di Pilpres 2024. Meski kader tersebut bukan yang menyebutkan lebih dulu capres dan cawapresnya.

“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” urainya.

Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Sebab, tanggung jawab sebagai presiden juga berat. “Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner. Mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang. Terlebih tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,\" katanya.

Hasto juga mengungkap deklarasi dukungan yang dilakukan terhadap kader PDIP juga tidak tepat dilakukan saat ini. Sebab, saat ini PDIP tengah berfokus mengatasi pandemi Covid-19. “Partai lebih memilih berkonsentrasi membantu rakyat mengatasi pandemi. Tentu sambil melakukan konsolidasi di seluruh aspek kehidupan partai,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa hari belakangan sejumlah kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Di antaranya relawan Jokowi Mania atau JoMan, Ganjar Pranowo (GP) Mania, dan terbaru dari Sahabat Ganjar.

Deklarasi Sahabat Ganjar digelar secara virtual dan diikuti relawan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Deklarasi Sahabat Ganjar dari luar negeri diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Sekjen relawan Sahabat Ganjar, Aloysius Jaka, dalam acara tersebut mengatakan Sahabat Ganjar diawali dengan deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021 lalu. Kemudian 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 provinsi. (rh/fin)

Sumber: