Pusat dan Daerah Kolab Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

BANDUNG – Pemerintah pusat dan daerah sepakat memberantas kemiskinan ekstrem dengan cepat di lima kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan nasional. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Kuningan, Indramayu dan Karawang.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum membahas khusus strategi penanggulangan kemiskinan dengan para bupati kelima daerah tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, dipimpin langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual, Rabu (29/9).

Dia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jawa Barat. Dengan begitu, kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat.

“Keinginan kita di daerah, bisa sejalan dengan pemerintah pusat dalam kebijakannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat.

Sementara, Mendagri Tito Karnivan mengajak pemerintah daerah baik di provinsi dan kab/kota berkolaborasi mengeluarkan sekitar 480.000 jiwa di Jawa Barat keluar dari kemiskinan ekstrem. “Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” sebutnya.

Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab/kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.

“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemerintah daerag ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,” tutur Tito.

Mantan Kapolri ini menyatakan, akan memberikan hadiah bagi kabupaten/kota terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemerintah daerah berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin disisa tiga bulan di tahun 2021 Pemerintah Pusat akan fokus dulu di tujuh provinsi. Tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa yaitu NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Menurut Wapres ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Ma’ruf menekankan setiap program pengentasan kesmiskinan di daerah harus berbasis by name by addres agar tepat sasaran.

“Ini barangkali yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat dan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, menyinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi.

Sumber: