Konflik Kasepuhan, Pemerintah Harus Turun Tangan, Pasang Police Line dan Kosongkan Keraton sebelum Sengketa Se

CIREBON - Pemerintah diminta turun tangan dalam penyelesaian konflik Keraton Kasepuhan. Hal itu diungkapkan Seniman Cirebon, Dedi Setiawan.

\"Polemik Kasepuhan, negara harus turun. Kalau ada pemerintah yang bilang itu urusan internal keluarga, itu sama saja mengadu domba masyarakat,\" kata Dedi, kepada radarcirebon.com, Minggu (17/10/2021).

Dedi Kampleng, sapaan akrabnya meminta segera pemerintah bertindak dan membawa masalah sengketa ini di jalur hukum. \"Jangan menunggu kerusakan, dan pertumpahan darah,\" tandasnya.

Kampleng menambahkan, saat persoalan sengketa takhta Kasepuhan ini masuk pengadilan, selama berproses keraton perlu dipasang police line, dan dikosongkan.

Tujuannya, semata-mata melindungi benda cagar budaya.

\"Siapapun jangan ada yang masuk. Karena ada potensi menghilangkan benda cagar budaya yang ada di keraton,\" tandasnya.

Kampleng mendesak campur tangan pemerintah, karena keraton telah berdaulat bergabung dengan NKRI.

Terkait persoalan takhta yang terjadi, Kampleng menyatakan, berdasarkan catatan sejarah, trah Keraton Kasepuhan sebenarnya sudah selesai ketika Sultan Matangaji meninggal.

\"Saya kira sudah jelas. Jadi yang ada sekarang itu keturunan Ki Muda. Matangaji tidak memiliki anak laki-laki,\" ungkapnya. (rdh)

Baca juga:

• Sultan Aloeda II Layangkan Gugatan agar Sultan Sepuh XV Keluar dari Keraton Kasepuhan
• Media Asing Soroti Suara Azan Berisik, Begini Kata Kemenag

Sumber: