Ancam Perjanjian Damai, PBB Kutuk Kudeta Militer di Sudan

KUDETA militer yang terjadi di Sudan mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebab, tindakan tersebut dinilai mengancam perjanjian damai di Sudan.

\"Saya sangat mengutuk kudeta militer hari ini di Sudan dan deklarasi keadaan darurat nasional, penangguhan pasal-pasal kunci dari Naskah Konstitusi dan badan-badan pemerintahan,\" kata Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet dikutip kantor berita politik RMOLJabar, Senin (24/10).

\"Tindakan ini mengancam Perjanjian Perdamaian Juba dan membahayakan kemajuan penting yang dibuat ke arah demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,\" kata Bachelet, merujuk pada kesepakatan 2020.

Pejabat di Khartoum sebelumnya mengatakan militer Sudan telah menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan anggota pemerintahannya.

Kementerian Informasi mengatakan militer menangkap Hamdok karena menolak mendukung apa yang disebutnya sebagai \"kudeta\".

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) menyerukan pemogokan umum dan perlawanan sipil sebagai protes terhadap pengambilalihan militer.

Ketegangan meningkat antara militer dan politisi sipil sejak upaya kudeta yang gagal di Sudan bulan lalu.

\"Saya sangat menyesalkan penangkapan terhadap perdana menteri, beberapa menteri, pemimpin Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), dan perwakilan masyarakat sipil lainnya, dan menyerukan pembebasan segera mereka,\" kata Bachelet.(*)

Sumber: