G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Swasta dan Publik 

G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Swasta dan Publik 

Radarcirebon.com, Jakarta - Komitmen untuk memastikan terpenuhinya indikator dalam mendukung pemberdayaan perempuan di sektor swasta dan publik menjadi agenda utama dari Group of Twenty (G20) EMPOWER presidensi Indonesia tahun ini. G20 EMPOWER merupakan satu-satunya inisiatif di dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik.

Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan.

Upaya ini tertuang di dalam tiga isu prioritas yang diusung G20 EMPOWER. Pertama, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk peningkatkan peran perempuan. Kedua, mendorong peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah milik perempuan sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan menyatakan bahwa G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA.

BACA JUGA:

“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi. Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kami juga akan menggandeng teman-teman pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat di dalam inisiasi ini, yang akan menjadi bagian dari advocate G20 EMPOWER.” tambah Indra.

Sementara itu, Yessie D. Yosetya selaku Chair G20 EMPOWER membuka pertemuan ini dengan mengatakan, “Hingga saat ini, kita dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri. Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri. Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan.”

Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, prosentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji (gender pay-gap), prosentasi perempuan dalam jajaran Direksi perusahaan, dan prosentase perempuan terkait pekerjaan teknis (terutama dalam isu STEM dan male dominated industries). Kelima indikator ini ditargetkan dapat tercapai 100% di seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang.

Berita berlanjut di halaman berikutnya:

BACA JUGA:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: