Catatan Kritis untuk Ketum PBNU: Mendekatkan Agama pada Politik, Bukan Sebaliknya

Oleh: KH Imam Jazuli, L.c., M.A.

SUATU pernyataan yang problematis dilontarkan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di ”Forum on Common Values among Religious Followers” di Riyadh, Arab Saudi. Kompas mengutip pernyataan Gus Yahya (GY), kompetisi antar pemeluk agama yang berujung memperalat agama sebagai senjata politik merebut kekuasaan.

Kompas juga mengutip jalan keluar yang GY anggap masuk di akal, yaitu mengubah pola pikir yang dapat merusak harmoni sosial. Pola pilkir yang memustahilkan berbagai kelompok berbeda hidup berdampingan. Hal itu dapat tercapai apabila nilai-nilai bersama dijadikan pegangan untuk tujuan dialog dan kerja sama (Kompas, 13-5-2022).

Sepintas lalu mantik (logika) dalam narasi GY di atas terlihat bijaksana, yaitu dengan menjauhkan agama dari politik, maka tidak ada alasan bagi pemeluk agama untuk menungganginya, kemudian sebagai ganti pijakan hidup bersama adalah nilai-nilai humanis yang disepakati bersama, sehingga dialog dan kerja sama mungkin dibangun. Sebaliknya, jika agama dijadikan patokan, mustahil berbagai kelompok agama berbeda hidup berdampingan.

Mantik berbau humanis-sekuler semacam itu tentu bukan cermin dari humanisme religius Islam. Dalam Islam, misalnya, digambarkan hubungan antar sesama umat muslim seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain; atau, hubungan muslim dan kafir dzimmi begitu dekat seperti dua jari, sehingga menyakiti kafir dzimmi sama halnya menyakiti Rasulullah SAW. Jika ada konflik, Islam meminta untuk mendamaikannya.

Baca juga:

• Gus Thuba Cucu Gus Miek Dicap Sombong dan Angkuh, Habib Abdul Qodir: Ada Orang Usil
• Cerita Nania Idol Kembali Memeluk Islam Setelah 13 Tahun Murtad

GY membicarakan konsep perdamaian di pentas internasional dengan basis nilai-nilai sekuler. Ingin menjauhkan agama dari politik dengan asumsi bahwa agama akan diperalat untuk merebut kekuasaan. Asumsi tersebut tidak sejalan dengan asumsi bersama bahwa agama adalah sumber kedamaian dan perdamaian. Apabila agama hadir, maka bukan saja dimensi politik, melainkan juga dimensi-dimensi lain seperti ekonomi, budaya, sains teknologi, dan lainnya yang akan menjadi alat perdamaian.

Sejarah Islam sendiri adalah sejarah relasi agama dan politik. Rasulullah SAW dan khulafaurasyidin merupakan teladan bagaimana agama dan politik dijalankan bersamaan. Para ulama juga mendokumentasikan banyak pemikiran politik Islam. Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniah adalah satu di antara sekian kitab politik-agama yang populer di masanya, dan masih banyak dikaji hari ini. GY tampak berada di posisi yang bersebrangan dengan itu semua.

Penulis juga tidak mengingkari ada sebagian kecil intelektual muslim yang ingin memisahkan agama dari politik. Jika GY mengambil posisi itu sebagai pilihan personal dirinya, maka hal tersebut lumrah dan lazim. Namun, sebagai representasi warga NU, apalagi institusi NU, maka tidak ada sejarah NU lahir lepas dari politik, baik sejak awal berdirinya, bermetamorfosis menjadi parpol, membentuk khitah tahun ’84, hingga mendirikan PKB.

Sumber: