Aplikasi Migor

Maka bentuk aturan pelaksanaan pencabutan larangan ekspor itu harus SK menteri. Atau peraturan menteri.

Berarti menteri perdagangan yang harus membuat dan menerbitkannya. Tanpa menteri perdagangan, video keputusan presiden itu tidak bisa dilaksanakan.

SK menteri juga belum cukup. Harus ada SK dirjen perdagangan dalam negeri. Yang mengatur lebih rinci lagi.

Dirjennya kini dalam tahanan. Bersama tiga pengurus perusahaan CPO —bukan pengusahanya. Ditambah satu tokoh terkenal Lin Che Wei —yang oleh penegak hukum dianggap sebagai perantara.

Tapi sudah ada pengganti dirjen itu. Pengganti itulah yang harus merumuskan aturan rincinya. Yang akan sangat detail.

Keputusan menteri perdagangannya sendiri sudah terbit. Di hari yang sama dengan terbitnya video pencabutan oleh Presiden Jokowi. Tapi tidak mudah menerbitkan SK dirjen.

Harus sangat rinci. Juga harus bisa menyeimbangkan antara jumlah yang boleh diekspor dan yang harus dijual di dalam negeri.

Bahkan tata laksana penjualan dalam negeri itu juga harus rinci. Sampai ke soal jumlah, harga dan siapa yang harus menjual.

Mungkin, hari ini, SK dirjen itu sudah keluar. Atau kemarin. Yang saya tahu: draf peraturan dirjen itu sudah final dua hari lalu.

Berarti hari ini sudah akan ada kapal yang berangkat ke luar negeri. Atau jangan-jangan juga belum.

Siapa tahu masih perlu kepastian yang lebih pasti.

Memang, dengan cepat-cepat ekspor devisa negara cepat masuk.

Tapi jangan-jangan kita tidak harus cepat mengejar devisa. Devisa kita sudah besar. Terbesar dalam sejarah. Dan devisa itu masih akan terus naik. Dari sektor lain: batu bara.

Batu bara itu sebenarnya seperti minyak goreng juga. Persis. Yang kian kaya sangat banyak. Yang menderita juga banyak.

Hanya saja yang menderita itu tidak ada yang marah-marah. Sehingga dibiarkan saja begitu.

Sumber: