Munaslub Kendaraan

\"Semua itu sudah tidak ada. Kini sepenuhnya terserah ketua-ketua DPD di daerah. Murah kan?\" katanya. \"Sedang di partai lain masih ada pemegang saham mayoritasnya. Anda sudah tahu,\" kata tokoh itu.

Tapi, kepentingan negara yang mana yang bisa membuat Munaslub Golkar bisa dianggap halal?

Alasannya bisa panjang. Yakni kelangsungan NKRI. Kalau itu terlalu abstrak bisa diturunkan sedikit: demi kelangsungan pembangunan negara. Masih ketinggian? Bisa ini: agar Indonesia maju.

Misalnya agar terjamin bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia bisa mencapai USD 10 ribu/tahun di tahun 2029 –dari sekarang baru USD 4.200 per kapita per tahun. Yakni lewat proyek-proyek besar yang sudah di dalam pipa.

Bisa juga ditambah sedikit: agar IKN terwujud. Kereta api cepat sukses. Dan jalan tol berlanjut sampai di mana-mana.

Ganjar pribadi tentu tidak punya kemampuan kelas Rp 1 triliun. Tapi uang bisa dicari. Yang tertipu ojol saja bisa Rp 12 T, apalah artinya proyek Munaslub Golkar itu.

Mungkin para pemegang saham Golkar akan mengajukan syarat. \"Munaslub OK asal yang terpilih jadi ketua umum lewat Munaslub itu adalah Presiden Jokowi\".

Dengan itu Golkar memang akan sangat diuntungkan. Punya ketua umum seorang presiden yang sedang berkuasa. Ditambah presiden yang akan berkuasa berikutnya. Dan seperti itu adalah wajah Golkar yang asli.

Banyak yang akan mau menjadi operator untuk operasi \"demi kelangsungan pembangunan negara\" seperti itu. Pun dari dalam Golkar sendiri. Tidak perlu sekelas Jenderal Luhut Pandjaitan –yang adalah tokoh Golkar jalur I. Informal. Bukan intervensi.

Ketum Golkar yang sekarang pun akan rela semua itu terjadi. Asal ia tetap jadi menko Perekonomian di periode akan datang. Toh ia mampu. Idenya untuk tidak melarang ekspor CPO sebenarnya kan sangat baik –seandainya diterima.

Tapi semua itu tidak baik. Setidaknya bagi sebagian orang. Ada yang berpendapat: lebih baik kalau perjuangan tiga periode digencarkan. Seperti yang baru saja dilakukan pendukung Jokowi jalur Plat K. Senin bulan lalu. Lalu masih disusul di NTT pekan lalu.

Mereka memulai lagi deklarasi \'\'menunggu Jokowi di tahun 2024\'\'. Jalur Plat-K itu mewakili pendukung se-eks karesidenan Pati –yang plat nomor mobil dan motor mereka K: Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora. Mereka, kata deklarasi itu, tetap menunggu Jokowi.

Tentu mereka juga akan tetap mendukung Jokowi kalau pun harus menjadi ketua umum Golkar. Betapa banyak kursi Golkar akan melambung di DPR hasil Pemilu depan.

Adakah semua itu serius? Atau hanya untuk \'\'menggertak PDI-Perjuangan\'\' agar mau menerima Ganjar?

Ibu Megawati Soekarnoputri bukanlah tipe tokoh yang mudah digertak. Pun oleh Jenderal sekelas Soeharto. Itu sudah terbukti. Tapi Bu Mega juga sudah terbukti mau mundur dari pencalonan demi Jokowi –dan terutama demi PDI-Perjuangan sendiri. (Dahlan Iskan)

Sumber: