Japan Bank Jadikan Indonesia sebagai Prioritas Utama, Menko Airlangga Katakan Hal Ini

Radarcirebon.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi.

Pertemuan ini digelar di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin (25/07).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Pertemuan selama hampir 2 jam itu berlangsung dengan pembahasan yang lebih fokus kepada berbagai proyek JBIC yang ada di Indonesia.

BACA JUGA:Drama Ahok dan Veronica Tan Diungkit Pengacara Brigadir J, Berujung Somasi

Mengawali pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa JBIC berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan maupun penasihat dalam berbagai proyek infrastruktur.

JBIC setiap tahun membuat survei atas perusahaan manufaktur Jepang yang melakukan bisnis di luar Jepang (Survey on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies).

Seperti kita ketahui pada survei tahun 2021, dari Daftar “Promising Countries for Overseas Business” , Indonesia masih di peringkat ke-6 atau di bawah Vietnam dan Thailand.

“Indonesia ingin lebih tinggi dari Vietnam dan Thailand, inilah alasan utama kenapa kami menemui JBIC di Tokyo,” ungkap Menko Airlangga.

BACA JUGA:Mantap! Gado-gado dan Pecel Masuk 50 Salad Terbaik di Dunia, Favoritnya Siapa Nih...

JBIC memiliki spesialisasi yang salah satunya adalah pembiayaan di sektor energi.

“Beberapa proyek infrastruktur utama seperti Pembangkit Listrik Tanjung Jati-B, Jawa 1, dan pembangkit panas bumi Sarula dan Muara Laboh, serta proyek LNG Tangguh. Proyek-proyek ini menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan bahwa fokus Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memulihkan ekonomi dan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang salah satunya didukung oleh ketersediaan infrastruktur energi.

Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk melaksanakan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29% pada 2030.

Sumber: