BBM Naik, DPRD Dorong Pemda Fokus Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Radarcirebon.com, SUMBER - Menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), DPRD Kabupaten Cirebon ada catatan tersendiri untuk pemerintah pusat maupun daerah. Kenaikan BBM ini perlu diimbangi dengan daya beli masyarakat yang meningkat.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moh. Luthfi menyampaikan, atas naiknya harga BBM, pihaknya memberikan catatan kepada Pemerintah Pusat untuk lebih fokus lagi dalam peningkatan daya beli masyarakat. Karena jika harga BBM naik tapi daya beli masyarakatnya tidak diungkit, maka yang akan menjadi korban masyarakat banyak.

Makanya, kata Luthfi, program-program penanggulangan ekonomi harus lebih diperbanyak lagi. "Saya sebagai ketua DPRD, berharap kepada Pemda agar lebih fokus pada upaya tadi, untuk memastikan, minimal daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon bisa meningkat," ujar Luthfi, kemarin.

Luthfi menyebutkan, upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat soal harga BBM adalah semangat penyesuaian harga. Pasalnya, penyesuaian juga terjadi di belahan dunia lainnya seperti Amerika, Eropa hingga Asia dengan rerata harga 18 ribu. "Saya kira untuk menyeimbangkan keuangan, negara perlu ada penyesuaian," ujar Luthfi.

BACA JUGA:HUT Karawang ke-389, Ribuan Warga Karawang Antusias Ikuti Senam Disway Bersama Dahlan Iskan dan Cellica

Menurutnya, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menggenjot tiga sektor prioritas di bidang ekonomi, yakni pariwisata, industri olahan dan perdagangan jasa, khususnya yang terkait dengan UMKM. "Perdagangan jasa yang berkualitas itu yang bisa melibatkan banyak masyarakat kecil," ujar Luthfi.

Ia meminta, regulasi tersebut harus dibangun dan perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten. Jangan sampai BBM naik, tapi tidak ada program-program lain yang bisa menguatkan daya beli.

Saat disinggung sikap DPRD terkait kenaikan harga BBM, Luthfi mengungkapkan, bahwa Pemerintah Pusat sudah mempunyai hitung-hitungannya sendiri. Karena berdasarkan faktanya, lanjut Luthfi, Indonesia sudah defisit hingga hampir menembus Rp 18 triliun. Sementara pilihan lainnya yang sudah dihitung oleh pemerintah, sebenarnya bisa saja pemerintah membuka utang baru atau mencetak uang.

"Kalau cetak uang otomatis inflasi akan meningkat dan ini berbahaya. Komprominya ya kita harus membuat keseimbangan-keseimbangan dan saya pikir ini dilema yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Karena kalau seandainya system keuangan kita tidak berimbang, dampaknya krisis ekonomi akan semakin panjang lagi," katanya.

BACA JUGA:Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Yamaha Apresiasi Konsumen dengan Program dan Layanan Istimewa

Karena itu, lanjut Luthfi, pilihan terbaiknya adalah dengan membuat keseimbangan yang harus pula berpihak kepada masyarakat dengan menggenjot program -program penanggulangan ekonomi. Kemudian terkait adanya bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang disalurkan pemerintah, kata dia, tidak begitu yakin hal tersebut bakal menyelesaikan masalah. Sebaliknya, langkah yang lebih konkrit dan bisa dilakukan adalah memastikan program peningkatan daya beli masyarakat.

Luthfi mengatakan, meskipun saat ini kenaikan harga BBM sendiri sudah final, namun ia menyebut naik turunnya BBM bersifat sangat dinamis. Karenanya, ketika harga minyak dunia turun, maka otomatis  harga BBM pun harus diturunkan oleh Pemerintah. Dan berdasarkan pengamatannya, saat ini saja harga minyak dunia turun ke level 86 dolar per barel.

"Artinya apa, ada ruang yang membuat subsidi ini bisa ditekan lagi. Jadi kita berharap pemerintah pusat mengambil keputusan yang terbaik terkait dengan harga BBM ini. Dan kita juga berharap kepada Pemda, program-program penanggulangan dampak ekonomi, peningkatan daya beli harus diperkuat," katanya.

BACA JUGA:Menko Airlangga Hartarto Bertemu Menteri Selandia Baru, Jelaskan Penanganan PMK di Indonesia

Sumber: