Wagub Uu Dorong Bupati dan Wali Kota Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

BACA JUGA:Lagi, Seorang Ayah Lakukan Penganiayaan Terhadap Anak Kandungnya di Bengkulu

“Dari 720 RSUD, baru 318 yang bisa memberikan layanan psikiatri,” pungkas Hasan. 

“Masalah SDM untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Sampai hari ini, satu orang psikiater harus melayani kurang lebih 220.000 penduduk. Perbandingan ini jauh dari yang direkomendasikan WHO, yaitu satu banding 30.000 penduduk,” ucapnya. 

Sementara itu, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ). 

BACA JUGA:Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Polres Majalengka Bersama Gelar Pemusnahan BB Narkotika

Namun yang masih terkendala, yaitu di SDM antara lain karena kurangnya pelatihan terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga seringnya proses promosi dan mutasi tenaga kesehatan jiwa. 

“Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman, khawatir salah penyelesaian," papar pria yang kerap disapa Pak Uu ini.

“Selain itu karena kurang (SDM), ditambah lagi yang namanya pejabat ada P3 alias pindah-pindah lalu pensiun. Saat di sini dia dapat menangani dengan baik ODGJ, ternyata dia dipromosi."

BACA JUGA:Kecelakaan Beruntun di Ruas Tol Pejagan-Pemalang, Begini Komentar Kemenpupr

"Ketika dipromosi karena tidak ada tempat (formasi) di rumah sakit tersebut, maka yang bersangkutan dipindah ke tempat yang lain, akhirnya yang menangani (SDM) baru lagi,” terangnya. 

Pak Uu mengatakan pula ada kendala lain dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya terkait ODGJ, yakni belum lengkapnya RSJ di seluruh 27 Kabupaten/ Kota, sehingga masyarakat yang di daerahnya tidak ada RSJ terpaksa harus  jauh-jauh membawanya ke RSJ milik Provinsi di Kota Cimahi. 

Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat Kabupaten/ Kota yang menangani masalah kesehatan jiwa. 

BACA JUGA:Kecelakaan Beruntun di Ruas Tol Pejagan-Pemalang, Begini Komentar Kemenpupr

"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami, dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah."

"Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Pak Uu. 

Sumber: reportase