IDI Jawa Barat Kritik Omnibus Law, Tidak Sesuai Profesi Kedokteran

IDI Jawa Barat Kritik Omnibus Law, Tidak Sesuai Profesi Kedokteran

Pengurus IDI Jawa Barat, dr M Luthfi SpPD menyampaikan kritik terhadap UU Omnibus Law.-Abdullah-radarcirebon.com

Radarcirebon.com, CIREBON - Hadirnya UU Omnibus Law selama ini memicu pro dan kontra, tanpa terkecuali Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

IDI meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang tentang sentralisasi langsung oleh pemerintah lewat aturan Omnibus Law. 

Pengurus IDI Wilayah Jawa Barat, dr M Lutfhi Sp PD mengatakan, aspirasi dari organisiasi profesi mulai dari IDI,  IAI, IBI yang meminta kepada pemerintah untuk sebaiknya omnibus law dibahas lagi dengan organisiasi profesi. 

Menurut Lutfhi, ada beberapa point terkait UU praktek kedokteran, UU kesehatan, dan harapannya dibahas lagi agar sesuai masing masing profesinnya, baik dokter, perawat, bidan, apoteker, karena  ada spesifik yang tidak bisa disatukan.

BACA JUGA:Cristiano Ronaldo ke Piers Morgan: Manchester United Mencoba Memaksa Saya Keluar

BACA JUGA:Terungkap, Mobil Pikup Sering Jadi Sasaran Pencurian Gara-gara Hal Ini, Simak Penjelasan Kapolresta Cirebon

“Terkait UU praktek kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, UU Keperawatan dan UU Kebidanan harus ada spesifik, karenanya IDI mendukung transformasi kesehatan dengan ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan organisiasi porfesi,” kata Lutfhi.

Lutfhi mencontohkan profesi dokter itu pendidikan khusus, cara praktek ada rekomendasi dari organisasi profesi. 

Karena pendidikan kedokteran berbeda dnegan organsiaisi keperawatan dan kebidanan, begitu juga lainnya organisiasi yang spesifik. 

Aspirasi ini, sudah disampaikan ke Kemenkes melalui PB IDI. “Mohon dikaji ulang tentang Omnibus Law,” tandasnya.

BACA JUGA:Hari Kesehatan Nasional 2022 : Bio Farma Apresiasi Kunjungan 250 Tenaga Kesehatan Teladan

BACA JUGA:16 Orang Diisolasi di RSD Gunung Jati Lantaran Covid-19 di Kota Cirebon

Hal senada dikatakan Ketua IDI cabang Kota Cirebon, dr H M Edial Sanif SpJP FIHA. Menurutnya, ada kekhususan untuk organisasi profesi yang selama ini berjalan baik.

“Pengawasan doklter itu oleh organisais profesi, kalau diambil alih pemerintah kami khawatir justru tidak optimal,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: