Konflik Keraton Kasepuhan Cirebon, Dewan Kalungguhan Minta Pemda Ambil Alih Pengelolaan Wisata

"Silakan keraton ini dikelola oleh pemda sementara. Kan ada dinas kebudayaan dan pariwisata. Sementara, silakan ambil dulu," tuturnya.

Jangan sampai, kata dia, keraton tersebut dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi-pribadi. Selama ini tidak diketahui dan tidak transparan.

BACA JUGA:Makam Raden Kian Santang, Sering Disebut Makam Godog, Anak Prabu Siliwangi

BACA JUGA:Kantor Baintelkam Mabes Polri Terbakar, Inilah Penyebabnya

Rahardjo Djali menegaskan, selama ini keluarga juga dirinya memilih diam. Sebab, masih menghormati Almarhum Sultan Arief Natadiningrat.

Tetapi, karena arogansi yang besangkutan dan menyinggung semua keluarga besar, ini yang membuat semua bergerak.

"Yang kami lakukan adalah dalam rangka pelurusan sejarah. Harus diakui bahwa data yang kami miliki sangat valid. Tidak terbantahkan lagi," katanya.

Diungkapkan dia, Sultan Sepuh yang terakhir dicatat di Leiden adalah Sultan Sepuh XI. Bukan Alexander. Dan di dalam babon yakni silsilah induk, tidak tercatat adanya nama Alexander.

BACA JUGA:Kominfo Panen Petambak Digital 4.0 di Kabupaten Cirebon

BACA JUGA:Ya Allah! Gempa Susulan di Cianjur Sampai Hari Ini Sudah 236 Kali, yang Terbesar 4,2 Magnitudo

Karena itu, dengan kembali kepada fakta sejarah, dapat dengan jelas nantinya bagaimana penyelesaian konflik Keraton Kasepuhan Cirebon.

Seperti diketahui, Pemerintah Daerah Kota Cirebon sempat mengagendakan agenda mediasi dengan menghadirkan kedua kubu.

Dari Sultan Aloeda II hadir lengkap, termasuk kuasa hukum dan Dewan Kalungguhan. Sementara Sultan Sepuh XV Luqman Zulkaedin kembali berhalangan hadir.

Bahkan, pada beberapa momen sebelumnya, Sultan Sepuh XV juga berkali-kali berhalangan hadir. Termasuk saat pelaksanaan Malam Panjang Jimat Maulid Nabi Muhammad SAW atau Muludan.

BACA JUGA:Ngeri! Ada Ratusan Kali Gempa Susulan Pasca Tragedi 5.6 Magnitudo di Cianjur

Sumber: