Bahaya dan Kerugian Rokok Ilegal, Simak Penjelasan Bea Cukai Cirebon

Oleh karena itu, jika masyarakat membeli roko ilegal, tidak ada pungutan cukai. Artinya tidak ada pendapatan yang masuk ke kas negara.

“Sehingga dapat mengurangi kas negara dan dapat mempengaruhi besaran DBH CHT yang dikembalikan ke masing-masing wilayah daerah,” jelasnya.

Masalah yang lebih lanjut adalah berkuranganya pendapatan negara untuk menunjang program kesejahteraan masyarakat. 

Di Kota Cirebon, lanjut dia, pada 2022 mendapatkan kurang lebih sekitar Rp5 Milyar. 

Itu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 yang diperbarui dengan UU Nomor 39 tahun 2011 dan berdasarkan PMK Nomor 2 tahun 2002 berkaitan dengan besaran DBH CHT. 

BACA JUGA:Tilang Elektronik di Kota Cirebon Segera Berlaku, Polisi Pakai Kamera HP, Ketemu Pelanggar Langsung Cekrek

Dana yang didapat tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk bidang kesehatan dan bidang penegakan hukum.

“Untuk kesejahteraan masyarakat prosinya mendapatkan 50 persen, bidang kesehatan 40 persen, dan sisanya untuk bidang penegakan hukum,” ungkap Mei Hari. 

“50 persen tersebut dibagi kembali menjadi dua, 20 persen khusus untuk peningkatan mutu bahan baku, biasanya ini ditunjukkan kepada pertanian tembakau dan 30 persen untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

“Karena di Kota Cirebon tidak punya pertanian tembakau, dana tersebut bisa dialokasikan untuk tahun berikutnya. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat bisa berupa pembagian BLT, pelatihan kerja, ataupun masyarakat sekitar yang diatur oleh Pemerintah Daerah,” sambungnya lagi.

BACA JUGA:4 Aplikasi Saham Terbaik untuk Pemula, Modal Kecil Sangat Recomended

Sedangkan porsi 40 persen untuk kesehatan tidak bisa diganggu gugat lagi. Di sisi lain, dari porsi kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, 30 persennya bisa dialokasikan untuk kesehatan. 

Adapun 10 persen porsi bidang penegakan hukum dibagi lagi menjadi tiga. 

Yaitu untuk pembinaan kawasan industri hasil tembakau (KIHT), sosialisasi pemberantasan rokok ilegal dan penegakan hukum seperti operasi pasar.

“10 persen ini juga bisa dialihkan untuk kesehatan. Jadi totol kesehatan ini prosinya bisa maksimal sampai 80 persen dari total dana DBH CHT,” jelas Mei Hari.

Sumber: