Terkait Gagal Bayar, Pokir DPRD Kuningan Minta Ditinjau, Ormas Siluman: Biar Sama Adil

Alasannya, Pemkab Kuningan sendiri sudah berjanji menyelesaikan tunggakan pembayaran ke pihak ketiga di Bulan April mendatang .

Menurutnya, jika pemerintah sudah menyatakan kesiapannya untuk membayar, apalagi ada hitam di atas putih, maka tinggal menunggu sampai batas waktu yang dijanjikan.

BACA JUGA:Ancam Demo Lebih Besar Jika Tuntutan Warga Desa Karangbaru Kuningan Tidak Digubris

BACA JUGA:Misteri Gunung Tilu Kuningan, Hulu Bagi 3 Sungai dan Larangan Bagi Para Pendaki

"Jika kemudian janji pemerintah tidak ditepati, barulah dibentuk pansus. Ya sebaiknya menunggu sampai April nanti. Jangan grasa grusu," tegas Nur.

Nur melihat bahwa pembentukan pansus cenderung menghamburkan biaya. Sementara anggaran APBD Kuningan sedang defisit.

"Kan semua tahu, membentuk pansus butuh biaya yang lumayan besar. Saya kira tidak tepat saja momen pembentukannya," ujar Nur.

Dia juga tidak setuju dengan istilah gagal bayar. Sebab yang ada, semua pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga, tertunda pembayarannya.

BACA JUGA:AKHIRNYA, Paripurna DPRD Kuningan Sahkan Pansus Gagal Bayar

BACA JUGA:MOLOR 1 JAM, Rapat Paripurna Pansus Gagal Bayar Pemkab Kuningan

Termasuk juga pekerjaan fisik yang dialokasikan dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kuningan yang belum terbayar.

"Pekerjaan di tahun 2022 itu belum dibayar, dan akan dibayar tahun ini. Dan pemerintah sudah berjanji akan membayarnya," ucapnya.

Menurut Nur, sebutan gagal bayar yang dialamatkan kepada Pemkab Kuningan, disebutnya kurang tepat.

"Jadi, saya pikir ini bukan gagal bayar tapi tunda bayar. Saya sendiri punya pekerjaan dari pemerintah yang sampai saat ini juga belum dibayar," tutur Nur. 

BACA JUGA:Polisi Evakuasi Mobil Masuk Jurang Sedalam 80 Meter di Jalur Nasional Cikijing – Kuningan

Sumber: