Soal Muhammad Sabil Dipecat dan Kaitannya dengan Ridwan Kamil, Kang Maman: Gubernur Harus Tanggung Jawab

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Polemik antara Muhammad Sabil dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat sorotan dari sejumlah tokoh.

Salah satunya adalah Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq. 

Menanggapi hal tersebut, legislator dari PKB ini mengatakan, salah satu pendorong Indonesia menjadi negara maju adalah adanya kebebasan berbicara dan berpendapat.

Meski demikian, kekebasan itu tidak berarti menghilangkan etika.

“Menurut saya, apa yang dilakukan Sabil adalah hak warga negara, akan tetapi bahasanya kurang etis. Terkait tindakan pemecatan oleh institusinya itu menurut saya sangat berlebihan,” ungkapnya kepada radarcirebon.com, Sabtu (18/3/2023).

BACA JUGA:Ada Wacana Ganjar - Prabowo, Petinggi PDI Perjuangan Akhirnya Sebut Ciri-ciri Capres yang Akan Diusung

Politisi yang akrab disapa Kang Maman ini menuturkan, kritik-kritik yang tajam dan proporsional tetap dibutuhkan, akan tetapi, bahasanya harus diperbaiki. Apalagi Sabil seorang guru,

"Katanya dia (Sabil,red) dipecat ya? Kalau gitu Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat harus bertanggung jawab mengembalikan Sabil ke pekerjaannya, walaupun Sabil menolak," kata Kang Maman.

"Paling tidak, Sabil diberikan tempat lain untuk mengabdi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya minta Kang Emil untuk bertanggung jawab. Walaupun bukan Kang Emil yang memecatnya, tetapi bawahannya yang punya mentalitas birokrat asal bapak senang atau birokrat cari muka,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru SMK di Kota Cirebon bernama Muhammad Sabil dipecat berkomentar dan menggunakan kata 'maneh' di postingan Ridwan Kamil. 

Sabil sendiri merasa bahwa, komentarnya itu merupakan kritik yang murni dari dirinya sebagai warga Jawa Barat. Tidak ada motif politik apa pun.

BACA JUGA:152 Pelajar dari Cirebon Ditangkap Polres Majalengka karena Mau Tawuran, 3 Bawa Senjata Tajam

Menurut Sabil, dirinya hanya mengingatkan Gubernur Jawa Barat itu agar lebih bijak menempatkan posisi.

“Di postingan saya, saya sebagai warga Jabar yang kebetulan tahu undang-undang pemilu. Yang namanya lembaga pendidikan itu tidak boleh disusupi politik praktis,” kata Sabil.

Sumber: