Komisi III DPRD Beri Catatan di LKPj 2022 ke DPUTR
![Komisi III DPRD Beri Catatan di LKPj 2022 ke DPUTR](https://radarcirebon.disway.id/upload/1d64a42fb376f83516fa323dfa54ba47.jpeg)
RAPAT LKPj. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan rapat kerja terkait LKPj Bupati Cirebon tahun 2022 bersama DPUTR Kabupaten Cirebon.-Samsul Huda-radarcirebon.com
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2022 Bupati Cirebon mulai dibahas di DPRD. Komisi I sampai IV melakukan pembahasan. Sesuai mitra kerja mereka.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon misalnya, membahas hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terkait infrastruktur. Wakil ketua Komisi III Yoga Setiawan SE mengatakan, capaian kinerja atau serapan anggaran di DPUTR cukup bagus. Diangka 96 persen. Namun, ada beberapa catatan dari DPRD untuk DPUTR.
"Untuk bidang bina marga, kami mendorong berkaitan dengan Instruksi Presiden (inpres) tentang Infrastruktur yang digaungkan disetiap daerah daerah, sebesar Rp200 miliar untuk di tahun 2024," kata Yoga, kepada Radar Cirebon.
Kemudian, kaitan dengan Sumber Daya Air (SDA) yakni masalah banjir yang menjadi catatan bersama dari sisi ke PU-an. Artinya, semuanya harus bisa mengedukasi masyarakat terkait sedimentasi sungai yang diakibatkan berbagai faktor. "Kemudian, harus bisa merelokasi bangunan liar yang menghambat jalannya aliran air sungai," ucapnya.
BACA JUGA:Sambut Bulan Suci Ramadhan, Daihatsu Berbagi Kebahagiaan Untuk Sahabat
BACA JUGA:Gencar Operasi Pasar, Ternyata Rokok Kretek Penyumbang Inflasi Terbesar
Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Bangunan Gedung (BG). Menurutnya, perlu ada penambahan SDM dibidang BG. Sebab, PAD yang didapat dari BG ini meningkat 360 persen dari sebelumnya.
"Artinya, ketika didukung dengan SDM yang memadai, dipastikan PAD dari retribusi bangunan gedung bisa maksimal. Mengingat, per hari saja bidang BG melayani puluhan pengurusan persetujuan bangunan gedung. Namun, sebelum mengeluarkan persetujuan bangunan gedung, perlu survey dilapangan dengan kondisi yang rill," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menegaskan, bahwa persoalan banjir dan infrastruktur jalan ini harus benar-benar dituntaskan. Jangan setengah-setengah. Artinya, butuh keseriusan dan bukan sekedar perencaan. Tapi perlu ada action.
"Soal anggaran kita pasti support, yang penting kebutuhan untuk masyarakat umum bisa terpenuhi. Jalan bagus, ekonomi lancar. Termasuk investasi. Artinya, dampak dari Infrastruktur yang bagus itu memberikan multi player efek," pungkasnya. (sam)
BACA JUGA:Generasi Muda Jangan Golput! Rickie Ajak Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024
BACA JUGA:Generasi Muda Jangan Golput! Rickie Ajak Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: