Gubernur Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi Al Zaytun, MUI dan Ormas Islam Indramayu Tidak Dilibatkan

BACA JUGA:Sesepuh Kampung Unik di Jawa Barat Ini Berkelana, Bertemu Pangeran Madrais Cigugur Kuningan, Begini Akhirnya

Pembentukan tim investigasi tersebut merupakan hasil koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/6).

Untuk merespon hal itu, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya membutuhkan data dan fakta yang lengkap.

Hal itulah yang akan digali tim investigasi yang bekerja selama tujuh hari ke depan. Tim akan menelusuri ada tidaknya pelanggaran di sana.

”Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain,” terangnya.

BACA JUGA:Unggahan FIFA Diserbu Fans Indonesia: Yang Penting Garnacho Dikantongin Asnawi

Namun ia enggan memerinci tindakan yang bisa diambil. “Belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama tujuh hari,” kata dia.

Gubernur Ridawan Kami menyatakan, tim investigasi sengaja dibentuk merespons keresahan masyarakat tentang keberadaan Mahad Al Zaytun.

“Kami merespons keresahan yang terjadi di masyarakat, kami harus merespons dengan data yang lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan pengumpulan fakta dan data selama tujuh hari oleh tim investigasi,” jelasnya.

Ridwan Kamil pun meminta pengelola pondok pesantren Al Zaytun kooperatif. “Kami meminta Al Zaytun untuk kooperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk bertabayun atau berdialog,” ungkapnya.

BACA JUGA:Memang Pelatih Berkelas, Ditanya Saran untuk Timnas Indonesia, Begini Jawaban Lionel Scaloni

Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, yang menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat adalah anak didik yang ada di pesantren tersebut kendati kewenangan soal pendidikan di pesantren ada di tangan Kementerian Agama.

“Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat, kami harus menyelamatkan 5 ribuan siswa jika terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum, tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur. Tapi apa pun itu kami tidak bisa melakukan sebuah keputusan tanpa ada fakta yang lengkap,” kata dia.

Ridwan Kamil mengaku dirinya juga tengah berkoordinasi dengan MUI yang juga menyiapkan tim serupa yang akan mendatangi Al Zaytun.

“Tim MUI Pusat juga akan datang, jadi kita juga akan berkordinasi untuk bisa bergabung,” tandasnya.

Sumber: