Panji Gumilang Serang Balik MUI, Jangan-jangan yang Mau Mendirikan Negara Islam

BACA JUGA:Latih Naluri Tempur, 120 Prajurit Kodim 0614/Kota Cirebon Ikuti Latihan Menembak

“Tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama, tapi mengartikan tabayun saja sudah tidak tepat. Dengan semangat emosional menyampaikan sesat lah, komunis lah. Kemudian baru tabayun. Semua orang yang sehat akal pikriannya, itu tidak bakal menerima orang seperti itu,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta agar MUI tidak mengklaim telah bertemu dengan Panji Gumilang di dalam pertemuan bersama tim gubernur Jabar.

Sebab, sejak awal memang dirinya tidak menghendaki adanya keikutsertaan unsur dari MUI di dalam tim bentukan gubernur.

“Kalau nanti itu dianggap pertemuan majelis yang itu, tidak benar. Itu namanya dompleng. Mengada-ngada. Yang ada kami bertemu ketua tim dan kami minta siapa-siapa anggota tim, belum disampaikan,” tegasnya.

BACA JUGA:Kapal Nelayan Pati dan Rembang Dibakar di Kalbar, Diduga Ada Perebutan Wilayah Penangkapan Ikan

Karenanya, dia bersedia kooperatif dengan tim yang diketuai oleh Prof Dr KH Badruzzaman. Bahkan tim sudah menyepakat untuk tabayun ke Mahad Al Zaytun. Syaratnya, tentu saja tidak membawa MUI.

“Kami ajak, sekali lagi dengan syarat jangan ada unsur MUI masuk ke kampus ini. Kami tidak tertutup, tapi MUI sudah memberikan justifikasi kepada Al Zaytun dan Panji Gumilang Abdussalam Rasyidi komunis,” tegasnya.

Salah satu vonis dari MUI yang begitu membekas bagi Panji Gumilang adalah mengaitkan NII KW9 dengan Mahad Al Zaytun.

Karenanya, seolah sedang serang balik MUI, Syekh Panji Gumilang justru menyebut bahwa jangan-jangan justru unsure di lembaga itu yang sebenarnya ingin membuat negara Islam.

BACA JUGA:Atasi Kenaikan Harga Ayam, Begini Solusi dari BI dan TPID Kota Cirebon

“Jangan-jangan ini yang akan mengklaim dan membuat negara Islam. Yang mengungkapkan nama itu ya MUI dan orang-orang yang mendukungnya,” tandasnya.

Ditambahkan Syekh Panji Gumilang, NII sudah selesai, pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya kembali kepada ibu pertiwi yakni NKRI.

Oleh karena itu, Mahad Al Zaytun tidak bisa dikait-kaitkan dengan isu NII yang lembaganya saja sudah bubar di tahun 1960-an.

Di sisi lain, Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jabar, M Ridwan Kamil dalam menangani permasalahan Al Zaytun.

Sumber: