Inilah Aturan Baru Bagi Pejabat dan Kepala Daerah yang Terlibat Jadi Jurkam Pemilu 2024

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Dalam menghadapi musim kampanye Pemilu 2024, sejumlah kepala daerah dan pejabat yang ikut dan terlibat dalam kontestasi politik akan berhadapan dengan aturan.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang tata cara cuti pejabat pada Pemilu 2024.

Dalam aturan tersebut para pejabat, setingkat menteri dan kepala daerah dapat berkampanye jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

BACA JUGA:Satu Pasien Mpox Meninggal Dunia, Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSCM: Penyebabnya Sangat Kompleks

Presiden mewajibkan menteri hingga kepala daerah untuk mengajukan cuti saat hendak kampanye di hari kerja.

Jika kampanye dilakukan pada saat hari libur, maka mereka tidak perlu mengajukan cuti. 

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan cuti," bunyi Pasal 31 ayat (3) PP 53/2023. 

BACA JUGA:Firli Bahuri Jadi Tersangka, Pihak Istana Sedang Siapkan Surat Pemberhentian Ketua KPK

Bagi menteri dan pejabat setingkat menteri, permohonan cuti diajukan kepada Presiden.

Yaitu melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 

Bagi gubernur dan wakil gubernur, cuti diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Tentunya dengan melengkapi tembusan kepada Presiden. 

BACA JUGA:GIIAS Bandung 2023, Optimis Transaksi Bisa Tembus Rp 1 Triliun

Bagi bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, cuti diajukan kepada gubernur. 

Dilengkapi dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

Sumber: reportase