Kuota Rumah Subsidi 2024 Jawa Barat Diprediksi Akan Habis di Bulan Ini, Harga Rumah Naik Drastis

JAKARTA,RADARCIREBON.COM - Kuota Rumah Subsidi 2024 diprediksi habis di pertengahan tahun ini yakni, Bulan Agustus. Pada awal tahun 2024 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menargetkan 166.000 unit Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas pembiayaan Perumahan (FLPP) atau senilai Rp13,72 triliun dan Jawa Barat akan menyerap 21% kuota dari pasokan nasional.

Kini seluruh kuota tersebut sudah terserap secara keseluruhan, dan diprediksi habis total pada akhir agustus, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam tidak bisa memiliki hunian.

Kondisi ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama yang belum memiliki rumah pertama dilanda ‘kegalauan’. Sebagian besar kalangan MBR tak ingin kehabisan kuota, ditambah lagi setiap tahun harga Rumah Subsidi otomatis naik. 

Sehingga kini permintaan pasar terkait perumahan subsidi semakin tinggi.

BACA JUGA:bank bjb Luncurkan Kredit Digital bjb KGB Pisan untuk ASN: Solusi Praktis dan Inovatif

Menurut Arief, konsumen perumahan subsidi yang baru saja melakukan Akad KPR di Bank BTN Cirebon mengatakan “Saya tidak terpikir untuk membeli rumah subsidi di tahun ini, namun melihat fakta di lapangan kuota bantuan perumahan subsidi yang terbatas jumlahnya akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil KPR perumahan subsidi karena takut tidak dapat bantuan perumahan dari pemerintah”.

Isu terkait kuota bantuan pembiayaan perumahan subsidi yang terbatas membuat daya beli masyarakat meningkat.

Direktur Sales dan Marketing PT. Raja Sukses Propertindo sebagai Developer Perumahan Subsidi Top Nasional, Angga Prabowo mengatakan bahwa, “Di PT. Raja Sukses Propertindo (Rumah Ningrat), kami sebagai Developer Terbaik Nasional diberikan kuota bantuan perumahan lebih banyak dibandingkan developer lain.

Berbanding lurus juga dengan permintaan masyarakat yang tinggi, kami sarankan untuk yang berencana mengambil rumah bisa segera melakukan pembelian karena melihat kondisi bantuan pemerintah yang belum stabil karena tahun pergantian politik”.

Sumber: