Prabowo Tegas Soal Judi Online, Narkoba, Penyelundupan, dan Korupsi: Tidak Boleh Main-main!

RADARCIREBON.COM – Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan instruksi tegas kepada jajaran untuk menyelesaikan sejumlah permasalah penting.

Setidaknya ada empat permasalahan yaitu, judi online, narkoba, penyelundupuan dan korupsi. 

Itu dikatakan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Menurut Hasan, Presiden telah menegaskan empat isu penting dalam sidang kabinet paripurna.

 Prabowo meminta jajarannya tidak main-main dalam mengatasi judi online hingga narkoba.

BACA JUGA:Karawang Diguncang Gempa 2.7 Magnitudo, Getarannya Sampai ke Wilayah Ini

BACA JUGA:Daddy: Dulu Bisa Perbaiki 31 Ribu Rutilahu, Masa Sekarang 2.600 Saja Tidak Selesai?

"Presiden juga menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi," kata Hasan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo sudah berpesan kepada aparat penegak hukum.

"Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, Jaksa Agung, kepolisian, yang diminta oleh Bapak Presiden, jangan ragu untuk menindak tegas soal empat hal tadi," ujarnya.

Senada, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Prabowo mengungkapkan bahwa Prabowo sudah memberi instruksi tegas.

BACA JUGA:Kandang Ternak di Kubangdeleg Ludes Terbakar, Puluhan Ribu Ayam Tewas Terpanggang

BACA JUGA:Pensiun Kerena Cidera, Mantan Pemain Timnas U-23 Ditangkap Polisi Karena Jadi Pengedar Narkoba

Perintah presiden ditujukan kepada seluruh anggota kabinet termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung, dan Polri untuk tidak ada pihak yang membekingi judi online.

"Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membekingi, yang membantu atau apa pun itu," ujarnya.

Sumber: