Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Jakarta-Cirebon, Perintah Tegas dari Presiden Prabowo
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Foto:-@airlangga_hrt-X
RADARCIREBON.COM - Pembangunan Tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon sudah ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencana Pemerintah Pusat membangun tanggul raksasa Jakarta-Cirebon bukan isapan jempol. Perencanaan makin serius. Bahkan presiden meminta anak buahnya segera melakukan kajian.
Perintah Prabowo tegas, bahwa pembangunan tanggul laut raksasa alias giant sea wall dari Jakarta ke Cirebon harus dikaji sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Hal ini terungkap dari penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
BACA JUGA:Target Anthony Ginting di Indonesia Masters 2025, Ini Motivasi untuk Mengejarnya
BACA JUGA:Cara Dapatkan Saldo DANA Tanpa Modal dari Ponsel Lewat Aplikasi Penghasil Uang
Airlangga mengatakan, bahwa sudah ada arahan dari presiden berdasarkan hasil rapat internal baru-baru ini mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) serta penyelesaian PSN 2024-2025.
"Arahan Bapak Presiden terkait proyek strategis nasional adalah untuk mengkaji terkait dengan 'giant sea wall'. Kan kita sudah buat yang di Semarang-Demak, jalan tol. Nah ini yang minta prioritas mulai dari Jakarta sampai Cirebon," tutur Airlangga dilansir dari Antara.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon sudah dibahas secara serius artinya akan diwujudkan dalam waktu dekat.
Tanggul laut ini nantinya akan dihubungkan dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Semarang, Jawa Tengah. Tanggul pengendali banjir di Semarang sudah lebih dulu dibangun.
BACA JUGA:Sifat dan Karakter Wedal Selasa Menurut Tradisi Sunda Kuno: Keberuntungan dan Rezeki
BACA JUGA:Main Game Bisa Dapat Saldo Dana Maksimal Rp300 Ribu, Pahami Risiko dan Cara Menghindarinya
Nah, bagaimana skema pembiayaannya. Menurut Airlangga, presiden mengarahkan agar pembangunan tanggul laut raksasa ini menggunakan skema kerja sama antara pemerintan dengan badan usaha.
Disebutkan juga bahwa, tanggul laut tersebut sudah tercatat dalam daftar PSN 2025. Program ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan energi dan pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: