Soroti 100 Hari Kinerja DPRD Kabupaten Cirebon dan Isu Publik Lainnya, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMC Abdullah Gymnastiar menyebutkan, kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Meski pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, kenyataannya dampaknya meluas ke masyarakat kecil."

"Harga kebutuhan pokok naik, pelaku UMKM kesulitan, dan ini berkontribusi pada inflasi,” sebutnya.

BACA JUGA:Bahas Pupuk Subsidi di Majalengka, Komisi II DPRD Panggil 13 Distributor

BACA JUGA:5 Rekomendasi Hotel di Kuningan Dengan View Terbaik, Cocok Banget Buat Staycation Bareng Keluarga!

Dirinya juga menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap sektor kesehatan, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil.

 “Akses kesehatan menjadi lebih sulit bagi mereka yang kurang mampu,” tambahnya.

Selain kebijakan pajak, lanjut Gymnastiar, mahasiswa juga mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. 

Jalan berlubang, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat.

BACA JUGA:5 Rekomendasi Hotel di Kuningan Dengan View Terbaik, Cocok Banget Buat Staycation Bareng Keluarga!

BACA JUGA:Kesaksian Warga Cirebon: Puluhan Anggota Geng Konten Datang dari Dua Arah, Salah Satunya dari Pantura

"Kami menilai DPRD belum optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Banyak jalan rusak dan jembatan yang membahayakan. Apakah lima tahun ke depan kita akan terus melihat kondisi seperti ini?," ucapnya.

Selain itu, menurut dia, penumpukan sampah di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan akademis, mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah.

“Pemda gagal menangani masalah sampah. Bagaimana bisa masyarakat hidup sehat jika sampah dibiarkan menumpuk di mana-mana?"

"Kami tidak butuh wacana, kami butuh solusi nyata. DPRD harus lebih serius mendengarkan dan bertindak atas aspirasi rakyat," tandasnya. 

Sumber: reportase