Pasca Dilantik, Dedi Mulyadi Akan Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

Dedi juga menyampaikan bahwa dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk beberapa sektor prioritas, diantaranya pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) ditingkatkan dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi. 

Untuk infrastruktur jalan, Dedi mengungkapkan, dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

BACA JUGA:40 Tim Berlaga di Turnamen Voli UBHI Ciremai Cup V

BACA JUGA:Kecelakaan Maut di Pantura Cirebon, Warga Indramayu Meninggal Dunia

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program "Operasi Jabar Manunggal" untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan pula peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun. 

BACA JUGA:Meriah, Kirab dari Monas Awali Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun, sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegasnya. (*)

Sumber: reportase