Retreat Sudah Dimulai, Kepala Daerah Kader PDI Perjuangan Tertahan di Yogyakarta, Tunggu Instruksi DPP

"Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi, diundang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat 21 Februari 2025.

Kemendagri memberi waktu kepada semua kepala daerah untuk hadir dalam retret hingga pukul 15.00 WIB hari ini. 

Setelah waktu tersebut, akan didata kemudian akan disampaikan sikap resmi pemerintah.

BACA JUGA:Demo Indonesia Cemas di Cirebon: Barisan Polisi Wanita Sambut Demonstran di Jalan Siliwangi

BACA JUGA:CIMB Niaga Berhasil Jaga Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

“Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

Bima menjelaskan pihaknya akan menyampaikan terkait status dan kemungkinan sanksi yang berikan dari kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, setelah semua data kehadiran terkumpul.

"Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya."

"Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman," pungkasnya. (*)

Sumber: berita satu