Lambat Beri Klarifikasi soal Mobil Dinas, Pimpinan DPRD Kuningan Banjir Hujatan

Lambat Beri Klarifikasi soal Mobil Dinas, Pimpinan DPRD Kuningan Banjir Hujatan

Pimpinan Dewan Kabupaten Kuningan mengenai pengadaan mobil dinas baru yang kemungkinan bakal masuk dalam anggarkan.-Agus Sugiarto-Radar Kuningan

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Pimpinan DPRD Kabupaten KUNINGAN, banjir hujatan terkait pengadaan mobil dinas baru.

Pimpinan DPRD Kuningan yang sebelumnya menolak pengadaaan mobil dinas baru, kini disebut melakukan hal sebaliknya.

Informasi yang terjadi saat ini, pimpinan DPRD Kuningan bakal menerima mobil dinas baru yang anggarannya sudah dibahas.

Atas informasi tersebut, warganet langsung menghujat para pimpinan DPRD yang dinilai tidak peka terhadap kondisi keuangan daerah.

BACA JUGA:Wagub Erwan Setiawan Terima Kunjungan DPD RI: Bahas kerja sama Pemdaprov Jabar dan DPD RI

Selain itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy juga menyoroti sikap Pj Sekda Kuningan yang dinilai lambat dalam memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dewan.

Menurutnya, sejak isu tersebut mencuat ke publik, pimpinan DPRD Kuningan menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. 

Karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang menuntut efisiensi anggaran.

"Sebetulnya Pak Sekda ini terlambat memberikan klarifikasi. Dewan sudah 'bubuk' duluan, dihujat habis-habisan, baru sekarang klarifikasinya keluar," ujar Nuzul saat memberikan keterangan pers, Rabu 16 April 2025.

BACA JUGA:Dulu Menolak, Pimpinan DPRD Kuningan Bakal Punya Mobil Dinas Baru?

Namun begitu, Nuzul mengaku tidak mempermasalahkan kritik yang dilayangkan masyarakat, karena sebagai pimpinan dewan hal itu sudah menjadi konsekuensi jabatan.

"Jadi selama dua minggu ini dewan di-bully habis-habisan. Tapi tidak apa-apa lah, konsekuensi dari pimpinan yaitu menerima kritik, hanya saja Pak Sekda telat komentar klarifikasi," imbuh Nuzul Rachdy.

Menurut Nuzul, pengadaan mobil dinas baru tersebut telah melalui proses panjang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BPKAD, serta mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.

"Ini adalah hasil diskusi panjang. Sebenarnya sudah dibahas untuk tidak mengambil kendaraan dinas, tapi kalau kita melihat efisiensi, akhirnya pilihan jatuh pada pengadaan mobil dinas," tutur Nuzul dikutip dari radarkuningan.com, Kamis 17 April 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: