RW Bingung Kriteria Gakin PPDB

KESAMBI- Kriteria jalur keluarga miskin (gakin) dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) dinilai belum jelas. Pengurus RT/RW yang menjadi garda terdepan dan berhadapan langsung dengan warga, sulit menolak permohonan masyarakat dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Mereka pun tidak mau disalahkan ketika menghadapi situasi ini. Terlebih, permohonan SKTM itu juga atas rujukan dari para guru dan pihak sekolah. \"Kami sangat sulit menjelaskan, karena tidak ada kriteria yang pasti tentang jalur gakin yang dimaksud disdik dalam PPDB. Ini untuk siapa? Sementara kami diminta surat pengatar SKTM itu atas rujukan dari para guru dan pihak sekolah. Kami jelas tidak bisa berbuat banyak ketika ada masyarakat yang memohon pengantar SKTM,\" tutur Ketua RW 10 Samadikun Selatan, Lukman Santoso, kemarin (26/6). Ia mengatakan, seharusnya dalam juknis dan juklak PPDB dijelaskan lebih detail peraturan mengenai jalur gakin. Seharusnya, sambung dia, ada batasan tertulis mengenai kriteria gakin. Sehingga pengurus RT/RW memiliki bahan untuk dijelaskan kepada masyarakat. Diakuinya, jelang dibukanya PPDB permohonan pembuatan SKTM melonjak hingga 50 persen dari hari biasa. \"Memang setiap hari kami menerima permohonan pengantar SKTM untuk macam-macam kebutuhan. Tapi jelang PPDB ini ada lonjakan hampir lima puluh persen dari biasanya,\" ungkap Lukman. Dijelaskan, dalam membuat surat pengantar, pengurus RT/RW bukan tidak selektif. Akan tetapi, sambungnya, mereka terkadang tak bisa berbuat banyak ketika menghadapi keinginan warga. \"Kami garda terdepan yang berbenturan langsung dengan masyarakat. Kalau kami rewel atau menolak, landasannya apa? Jadi jangan membuat kami perang dengan masyarakat,\" tandas Lukman. Jika tidak ada kejelasan, kata dia, maka fenomena penyalahgunaan SKTM bisa terus terjadi. Lukman menyebut dalam hal ini pengurus RT/RW merasa dilematis ketika harus menolak permohonan SKTM dari warganya. \"Kalau kami tiba-tiba menolak tanpa dasar, kami tidak mampu,\" ucapnya lagi. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Camat Harjamukti, S Budi Winarno. Ia menjelaskan, kriteria jalur gakin dalam PPDB masih samar. Berbeda halnya jika jalur gakin dalam PPDB itu menggunakan Jamkesda dan KCMS yang sudah tercatat di database. Dengan dibukanya kran jalur gakin dengan syarat SKTM, membuka ruang bagi siapapun warga kota yang mendaftar. Akan tetapi, Budi juga menerangkan kriteria mampu atau tidak mampu bisa saja sifatnya kasuistis. \"Misalkan saya seorang PNS, secara ekonomi mungkin saya mampu menyekolahkan anak, tapi kalau anak saya tiga orang sekolah semua, kan pasati saya tidak mampu. Apakah ini juga masuk kriteria gakin,\" tanyanya. Sementara Sekretaris Disdik Kota Cirebon Drs Tata Kurniasasmita MM mengatakan, kategori jalur gakin dalam PPDB diperuntukan bagi warga yang memiliki Kartu Cirebon Menuju Sehat (KCMS), Jamkesda, dan SKTM. Dalam Perwali PPDB maupun juklak dan juknisnya, kata Tata, tidak ada aturan khusus mengenai kejelasan kriteria gakin. Ia menyebut kriteria tersebut tentunya merujuk kepada data Bappeda, yakni 14 kriteria nasional dan 19 kriteria Lokal. \"Kami dalam hal ini sebagai user perwali, penentuan kriteria gakin ini ada di Bappeda,\" ujar Tata. Sehingga, sambungnya, dengan kriteria yang ada di Bappeda itu sebenarnya para pengurus RT/RW bisa lebih selektif dalam membuat pengantar SKTM. Sementara itu, hingga kemarin situs untuk pendaftaran online masih belum siap. Pada http://kotacirebon.siap-ppdb.com/ ini, hanya home page (halaman awal) yang bisa diakses. Sementara opsi website lainnya masih belum bisa diakses. Saat koran ini mencoba melihat jadwal pelaksanaan PPDB, halaman tersebut masih belum tersedia. Terkait hal ini, Tata Kurniasasmita mengakui situs PPDB masih belum bisa diakses sempurna. Setelah pihak Telkom melakukan ekspose mengenai situs yang ada pada dinas pendidikan, belum lama ini ada sejumlah evaluasi dan perbaikan. Tata mengatakan, perbaikan tersebut berada di bagian alur pendaftaran. \"Ada yang memang harus diperbaiki. Alur jadwalnya kemarin masih belum rampung. Mudah-mudahan hari ini (kemarin) bisa diupload dan bisa segera diakses,\" tuturnya. Untuk alur pendaftaran, dikatakan Tata harus benar-benar matang. Sehingga, orang tau siswa yang mengakses informasi alur pendaftaran tidak kebingungan. \"Hari ini (kemarin, red) data alur baru dikirim. Untuk alur ini kan tidak bisa asal. Kalau tidak matang, nanti masyarakat justru bingung saat melihat alur yang kita sajikan. Ya kita harap secepatnya bisa segera diakses,\" ujarnya. Namun Tata yakin, meski hingga H-4 situs PPDB masih belum siap, namun pada tanggal 1 Juli mendatang, situs tersebut sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan tidak ada gangguan. \"Lebih baik persiapannya agak lama, namun tidak ada kendala daripada buru-buru malah hasilnya tidak masimal,\" tuturnya. Di samping situs, Tata mengaku dinas pendidikan bersama dengan PT Telkom juga telah melakukan pelatihan terhadap 60 operator sekolah. Maksudnya, agar operator yang ada di masing-masing sekolah benar-benar memahami website PPDB. \"Sudah kita kumpulkan operatornya. Sudah kita latih juga,\" tuturnya. Di masing-masing sekolah, lanjut Tata, akan ada dua operator yang siap membantu orang tua siswa mendaftarkan muridnya. Sementara, di dinas pendidikan terdapat operator untuk membantu mendaftarkan siswa dari luar Kota Cirebon dan juga siswa yang data basenya belum masuk. \"Misalnya siswa yang baru kembali melanjutkan, atau pindahan. Itu juga tetap akan kami layani. Dan dinas pendidikan sudah menyiapkan operatornya,\" pungkasnya. (kmg)

Sumber: