Jokowi Panggil Calon Menteri

Kembali Tegaskan Tak Ada Menteri Rangkap Jabatan JAKARTA - Sejumlah nama calon menteri kabinet Jokowi telah disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga tadi malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih enggan membeberkan rencana pengumuman kabinet pemerintahannya. Dia hanya menuturkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan para calon menteri kemarin (21/10) dini hari. “Tadi malam (kemarin malam), kita panggilin semuanya sampai jam tiga malam. Saya nggak mau nyebut (siapa saja calon menteri yang datang). Karena kalian (wartawan) kan hanya sampai jam 10 (malam). Kalau kemarin kalian sampai jam 3 pagi, lah itu baru kamu tahu,” ujar Jokowi saat ditemui usai bertemu dengan PM Papua Nugini di Istana Merdeka, kemarin. Presiden 53 tahun itu hanya mengatakan bahwa nama-nama menteri kabinetnya segera diumumkan dalam waktu dekat. “Secepatnya, di tempat yang khusus,” kata Presiden asal Surakarta itu. Sebagai informasi, menurut rencana pengumuman kabinet Jokowi kemungkinan dilakukan di salah satu dari empat lokasi, yakni Tanah Abang, Monas, Istana, Sunda Kelapa. Ada juga yang menyebut Tanjung Priok. Menyoal hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait beberapa calon menteri yang dinilai bermasalah, Jokowi menuturkan pihaknya merasa telah meminta rekomendasi dari lembaga-lembaga yang terpercaya terkait track record para calon menterinya. Dia menilai, lembaga-lembaga tersebut yakni KPK dan PPATK adalah lembaga yang cukup kredibel. “Gimana sih. Kita ini sudah masukkan ke PPATK dan KPK. Masih kurang nggak,” ujar dia. Jokowi pun mengaku telah menerima hasil rekomendasi dari kedua lembaga tersebut. Secara implisit dia pun menyatakan bahwa telah dilakukan perombakan terhadap nama-nama calon menteri yang sebelumnya direncanakan mengisi kabinet pemerintahannya. “Ya mesti ada hasilnya (dari KPK dan PPATK). Tapi nggak mungkin saya sebutkan. Mestinya harus seperti itu (ada evaluasi). Gunanya apa PPATK, KPK,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga kembali menegaskan bahwa menterinya nanti tidak akan merangkap jabatan sebagai pengurus di parpol. “Sudah disampaikan tidak. Jadi nggak ada non aktif. Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden,” paparnya. Sementara itu, di sela-sela acara kenegaraan, sejumlah tamu-tamu penting mulai berdatangan ke Istana. Di antaranya, sejumlah tokoh yang didapuk bakal mengisi kabinet Jokowi. Kedatangan para tamu tersebut terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup. Mereka satu persatu dijemput dari depan kompleks Istana Kepresidenan dengan sebuah mobil VW Caravelle berwarna hitam. Dimulai dengan kedatangan Politikus PKB Muhaimin Iskandar sekitar pukul 11.00 WIB. Yang bersangkutan pun menaiki mobil tersebut untuk diantar ke Istana Merdeka. Satu jam kemudian, giliran politikus PDIP Aria Bima menuju tempat yang sama dengan mobil hitam tersebut. Selang beberapa menit setelah kedatangan Aria, Muhaimin tampak keluar dari Istana Merdeka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menaiki mobil yang sama yang mengantarnya ke depan kompleks istana. Sebagai informasi, Muhaimin masuk dalam daftar jajaran kabinet Jokowi. Yang bersangkutan direncanakan bakal menjadi Menkokesra. Namun, hal tersebut tampaknya perlu dipertimbangkan lagi oleh Jokowi. Karena yang bersangkutan memiliki catatan kasus korupsi di KPK. Sekitar 45 menit kemudian, Aria Bima keluar dari Istana Merdeka. Dia menampik bahwa kedatangannya untuk membahas kabinet Jokowi. Dia mengatakan pihaknya membicarakan soal PPP. “Saya ke sini urusan PPP yang masuk kabinet. Bukan urusan Aria Bima yang masuk kabinet,” ujarnya usai bertemu dengan Jokowi. Setelah Aria, giliran Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara yang dipanggil Jokowi. Namun, seperti Muhaimin, Mirza pun tidak berkomentar terkait kedatangannya tersebut. Berikutnya, Jokowi menemui Komaruddin Hidayat. Yang bersangkutan pun juga memilih bungkam terkait pertemuannya dengan Jokowi. Selanjutnya, pukul 15.00 WIB, tampak Mantan Kepala BIN Hendropriyono mendatangi kompleks Istana Negara, masih dengan mobil hitam yang sama. Beberapa menit kemudian, tampak mantan KSAD Ryamizard Ryacudu menyusul untuk bertemu Jokowi. Baik Hendropriyono maupun Ryamizard menyatakan pertemuan tersebut tidak membahas soal kabinet. Hendropriyono berkelit bahwa dalam pertemuan tersebut, hanya membicarakan masalah kesehatannya. Sebab, yang bersangkutan baru saja melakukan operasi tulang punggung. “Ada kelainan di tulang punggung, infeksi. Padahal saya tidak bisa terima semua antibiotik, buat saya alergi. Karena itu, beliau tanya apa yang bisa dibantu untuk kesehatan saya. Saya terharu beliau sangat baik,” paparnya. Soal kabinet, dia mengaku tidak diajak membahas hal tersebut dengan Jokowi. Dia bersikukuh pertemuan tersebut hanya membahas masalah kesehatannya. “Saya sudah tua, masa kalau sampai saya masih menjadi menteri apakah tidak malu,” ujarnya. Ketika kembali didesak soal kabinet, Hendropriyono pun menjawab. “Tambah sakit ini saya,” kelitnya. Tidak jauh berbeda dengan Ryamizard, dia menegaskan bahwa kedatangannya hanya menemani Hendropriyono. “Saya nggak pernah bohong. Jadi bukan ngomongin itu (kabinet),” ujarnya. Sebagai informasi, Ryamizard digadang-gadang menjadi Mendagri. Dulu, dirinya punya pengalaman pahit. Yang bersangkutan pernah diangkat menjadi Panglima TNI, namun akhirnya pengangkatan itu dibatalkan. “Itu pengalaman. Tapi saya sekali lagi belum diumumkan, tidak bicara. Tapi bukan trauma ya,” tegasnya. Satu jam kemudian, politikus Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menemui Jokowi. Seperti yang lainnya, Yuddy juga mengaku tidak membicarakan soal kabinet dengan suami Iriana itu. “Ngobrol santai soal kampanye,” ujarnya. Selang 30 menit kemudian, Mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung atau CT mendatangi Istana Merdeka. Kedatangan CT cukup mengejutkan. Sebab, yang bersangkutan telah berjanji pada era kepemimpinan Presiden SBY untuk tidak menjabat posisi menteri pada pemerintahan saat ini. Karena itu, CT pun berkelit bahwa pertemuan empat mata tersebut hanya membahas masalah perekonomian. “Bapak Presiden konsultasi soal masalah perekonomian. Apa yang sudah dilakukan, apa yang masih tersisa. Kondisinya gimana dan lain sebagainya. Nggak ada kaitan dengan menteri,” tegasnya. Sementara itu, pada pagi harinya, Jokowi tampak berbincang dengan dua orang dekatnya, mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristyanto. Rini tampak membawa berkas kertas-kertas yang ditunjukkannya kepada Jokowi. Hasto pun terlihat berargumentasi dengan Jokowi. Mantan deputi tim transisi lainnya yakni Andi Widjayanto kemudian menyusul hadir. Pertemuan tersebut dilangsungkan sebelum Jokowi menerima tamu-tamu negara. Dari gedung KPK, Jubir Johan Budi SP mengaku tidak tahu apakah nama-nama yang diumumkan Jokowi 100 persen mempertimbangkan rekomendasi lembaganya. Yang pasti, upaya Jokowi disebutnya layak diapresiasi karena berusaha tidak memasukkan orang-orang bermasalah ke pemerintahan. “Namun demikian, tidak ada jaminan 100 persen juga apabila dari nama-nama yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri dan tidak korupsi,” jelasnya. KPK, lanjut Johan, tidak pernah memberikan jaminan karena godaan untuk korupsi bisa datang kapan saja. Saat ini, Jokowi sudah memegang informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK. Soal nama-nama yang diberi catatan merah atau kuning, Johan mengaku tidak tahu detilnya karena itu dari pimpinan. Dia hanya membenarkan ada nama-nama yang sebagian diberi catatan oleh komisioner lembaga antirasauah. “Saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan,” akunya. Sepengetahuannya, usai pertemuan dengan pimpinan pada Minggu (19/10) malam, Jokowi mengatakan rekomendasi KPK bakal menjadi catatan tersendiri. Pria yang kini menjabat sebagai Deputi Pencegahan itu menegaskan tidak mengintervensi Jokowi dengan menyebut jangan pilih nama ini atau itu. “Saya tidak tahu mana yang diberi catatan. Jadi, ketika diumumkan apakah yang dimaksud dalam catatan itu ditunjuk sebagai menteri atau tidak, saya tidak tahu,” ungkapnya. Satu hal yang bisa dipastikan Johan adalah keberadaan para pimpinan KPK dalam nama calon menteri. Meski sebelumnya cukup santer diberitakan ada yang hendak dipinang Jokowi, dalam daftar itu tidak ada satu pun nama pimpinan KPK. Positifnya, pimpinan lebih mudah saat memberi rekomendasi. “Kemarin pimpinan bilang, Alhamdullilah tidak ada satupun nama pimpinan yang masuk,” terangnya. Namun, lagi-lagi Johan menyebut itu tidak menjadi jaminan karena bisa saja Jokowi menyimpan beberapa nama. Nah, nama itu tidak ikut dalam paket yang diserahkan pada KPK, Jumat (17/10). Terpisah, ada dua nama yang menjadi kandidat kuat dari Partai Nasdem masuk di kabinet Jokowi-JK. Nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu Ferry Mursyidan Baldan dan Wakil Ketua DPP Siti Nurbaya Bakar disebut-sebut terpilih dalam kabinet Jokowi-JK. Menanggapi munculnya dua nama itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem tidak memberikan bantahan ataupun kepastian. Dia hanya menyatakan bahwa Partai Nasdem selama ini tidak pernah mengajukan nama-nama menteri kepada Jokowi. “Partai Nasdem tidak pernah mengajukan nama. Jika ada permintaan, Partai Nasdem baru menyerahkan,” ujarnya. Menurut Victor, dirinya berharap bahwa menteri yang terpilih di kabinet Jokowi-JK nantinya adalah menteri yang bekerja. Jokowi-JK jangan hanya sekadar mengakomodir partai, namun akhirnya tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai. “Profesionalisme agar dikedepankan Presiden Jokowi agar cita-cita bangsa tercapai,” ujarnya. Dia mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan besar pada Jokowi. Pesta rakyat yang terjadi adalah sejarah. Menteri yang ditaruh jangan atas dasar suka atau tidak suka, namun atas nama profesionalisme. “Artinya, kalau presiden menilai ada sesuatu yang buruk, hal itu seharusnya menjadi catatan. Dugaan apapun, kesan negatif publik pada menteri, menurut saya nggak bagus ke depan,” tandasnya. Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pembentukan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi-JK pasca dilantik. Apabila Jokowi bisa menunjuk menteri yang sesuai dengan ekspektasi publik, maka optimisme akan makin melambung. “(Pembentukan kabinet) ini akan jadi starting poin yang baik atau buruk bagi Jokowi,” imbuhnya. Refli menilai, ada sejumlah kriteria yang menurutnya harus dimiliki menteri Jokowi. Pertama adalah loyal pada Presiden. Hal itu penting mengingat menteri merupakan pembantu presiden yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan visi misi presiden. Dia menyangsikan loyalitas para menteri yang berasal dari partai politik, khususnya yang menjadi pengurus. “Kalau menteri merupakan pejabat teras atau ketua umum parpol, mana mungkin dia bisa maksimal atau loyal ke presiden,” ujarnya mengingatkan. Menteri dari pengurus parpol, menurut Refli juga akan sulit menghindari korupsi waktu kerjanya. Menteri yang memiliki jabatan di parpolnya harus berupaya keras membagi waktu antara agenda parpol dan tugasnya sebagai menteri. Kriteria berikutnya, sambung Refly, adalah menteri yang ditunjuk harus seorang pekerja keras, bukan sekadar menikmati fasilitas. Kriteria ketiga, adalah harus bersih dari indikasi korupsi. Jokowi harus mencoret seorang calon yang oleh publik, telah dipersepsikan terlibat dalam satu kasus tindak pidana korupsi. “Tidak perlu menunggu seorang calon adalah tersangka korupsi, namun apabila di ruang publik telah diindikasikan korupsi, harus dicoret,” kata dia. Kriteria terakhir menurut Refli adalah memiliki profesionalisme dan kualitas. Seorang menteri bisa saja diangkat dari latar belakang parpol, namun pencapaiannya bisa saja tidak mencapai 100 persen. Karena itu, Jokowi diminta memberlakukan standar tinggi dalam menentukan pembantunya di kabinet. “Slot 34 mentei terlalu mahal untuk digadaikan kepada orang-orang yang bukan terbaik di negeri ini,” tandasnya. Sementara itu, mencuatnya nama-nama sejumlah purnawirawan TNI dalam daftar calon penghuni kabinet Jokowi-JK mulai dipertanyakan. Pasalnya, pos yang diisukan bakal diberikan kepada mereka adalah keamanan nasional. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah intervensi terhadap TNI. Beberapa nama yang sempat disebut-sebut bakal diberi jabatan di Kabinet Jokowi adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Ryamizard Ryacudu, AM Hendropriyono, Wiranto, maupun TB Hasanuddin. Kemunculan para mantan jenderal itu mendapat sorotan karena beberapa hal. Pertama, persoalan usia. Mantan-mantan jenderal itu rata-rata sudah lanjut usia. Luhut yang kelahiran 28 September 1947 kini berusia 67 tahun, sama seperti Wiranto. Kemudian ada Ryamizard yang berusia 64 tahun. Mantan jenderal termuda adalah Tb Hasanuddin yang saat ini berusia 62 tahun. Sedangkan, Hendro menjadi yang tertua karena usianya sama dengan Republik ini, 69 tahun. Jika nama-nama tersebut masuk ke dalam kabinet, maka pos national security akan diisi orang-orang sepuh. Perlu dicatat, pos national security adalah pos strategis yang perkembangannya sangat dinamis. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu mengikuti perkembangan tersebut. Persoalan kedua adalah dampaknya bagi penggawa keamanan nasional, khususnya TNI. Ada kekhawatiran TNI akan banyak diintervensi oleh para mantan jenderal itu. Pengamat militer Rizal Darma Putra menilai, kondisi tersebut sudah mulai terlihat di awal pemerintahan Jokowi. Yakni, dengan penunjukan Andika Perkasa yang notabene menantu Hendropriyono sebagai Danpaspampres. “Ini (penunjukan Andika) sudah menyalahi fatsoen (etika), meskipun Andika pintar juga. Dia lulusan Harvard,” tutur Rizal. Menurut dia, saat ini mantan jenderal yang paling berpeluang masuk kabinet adalah Luhut. Jika dia masuk dan menjadi Menkopolhukam, dikhawatirkan akan terjadi kekisruhan tatanan di TNI. Luhut diprediksi akan banyak meng-endorse promosi jabatan di TNI. Jika sudah begitu, maka sikap Panglima TNI akan benar-benar diuji. Apakah panglima akan menuruti saja apa kata menteri yang notabene orang luar, atau menggunakan intuisinya menilai layak tidaknya seorang prajurit dipromosikan. Panglima tentu orang yang paling tahu siapa saja prajurit yang layak mengendalikan institusi TNI dibandingkan orang lain. Pada bagian lain, nama Sri Mulyani kembali masuk bursa menteri Jokowi-JK. Perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di zaman SBY itu digadang-gadang akan menempati jabatan menko perekonomian. Kini namanya semakin santer menjadi pembicaraan banyak kalangan. Mayoritas menolak dengan pencalonan Sri Mulyani. Salah satu yang menolak pencalonan Mulyani adalah sekretaris fraksi partai Golkar Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, nama Sri Mulyani tidak pantas masuk dalam kabinet trisakti. Pasalnya perempuan yang juga pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian itu punya banyak catatan hitam. Menurut Bambang, sosok Sri Mulyani merupakan orang yang dekat dengan mekanisme pasar. Nantinya, kata dia, Indonesia akan kembali bergantung pada hutang luar negeri dari IMF atau World Bank. “Mereka memang memberikan bantuan. Namun ujung-ujungnya kita akan kesulitan memgembalikan uang beserta bunga-bunganya,” jelasnya. Selain itu, Sri Mulyani merupakan perempuan yang sangat kuat dengan kasus Bailout Bank Century. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp7 triliun itu sampai kini masih dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tak kunjung usai. Bambang mengatakan, saat ini kasus Century sudah masuk dalam ranah penyidikan dalam hal bailout. Sebelumnya, penyidik sudah merampungkan penyidikan melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Tersangkanya yakni Budi Mulya pun dihukum 10 tahun penjara. Menurut Bambang dalam hal Bailout terkait dengan Budiono. Nah, lanjutnya, jika Budiono tersangkut dapat dipastikan Sri Mulyani pun bakal terjerat. “Kemungkinan yang mendapatkan tinta merah dari KPK dan PPATK adalah Sri Mulyani,” terangnya. Menurut Bambang, jika nama Sri Mulyani tetap masuk maka Jokowi ingkar janji pada masyarakat Indonesia. Sebab Jokowi pernah mengatakan bahwa kabinetnya harus bersih dari perkara korupsi. “Sekarang kok mau memasukkan orang yang kena kasus,” paparnya.Selain itu, pihaknya dan KMP akan menentang Sri Mulyani jika menjadi menteri. “Kami akan menentang. Langsung kami evaluasi,” janjinya. (ken/dim/bay/byu/aph)

Sumber: