Munas Jakarta Atas Restu JK

JAKARTA - Kubu Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya akhirnya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional sejak kemarin (6/12). Meski terhitung lebih cepat dari rencana di bulan Januar 2015, tim penyelamat menegaskan sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan kubu Agung Laksono cs itu mengklaim mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait jadwal pelaksanaan Munas ke-IX tersebut. Salah satu kandidat Ketua Umum Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso menyatakan, semua proses persiapan Munas sudah dilakukan. Salah satu persiapan itu adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah atas Munas yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta itu. “Tiga hari lalu (Rabu lalu, red), pak Agung (Agung Laksono) dan pak Agus (Agus Gumiwang Kartasasmita) bertemu pak JK. Kami sudah mendapatkan dukungan untuk melaksanakan Munas,” kata Priyo di sela-sela pelaksanaan Munas Jakarta, kemarin. Priyo menyebut, dukungan dari JK merupakan satu hal yang berharga. Dia menilai, setelah munculnya Munas di Bali yang penuh rekayasa, dimana proses demokrasi ambleg, tim penyelamat harus segera menggelar Munas. Pelaksanaan Munas di Jakarta, ujar dia, merupakan bukti bahwa Partai Golkar mampu melaksanakan proses pemilihan ketua umum yang demokratis. “Suasana Munas yang terpenting adalah jangan intimidatif, Munas harus berjalan suka cita,” ujar mantan Wakil Ketua DPR itu. Priyo menyebut, respons pemerintah juga positif atas pelaksanaan Munas. Dirinya memberi apresiasi atas sikap Presiden Jokowi dan Wapres JK, Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri yang memberi dukungan atas pelaksanaan Munas. “Kami terima kasih pemerintah sudah memback up pengamanan di sini,” ujarnya. Ketua Penyelenggara Munas Jakarta, Yoris Raweyai menyatakan, sudah ada kepastian bahwa para pemilik suara dalam Munas akan hadir ke hotel Mercure. Dirinya mencatat, ada sekitar 384 pemilik suara yang nantinya akan menghadiri Munas. “Sesuai AD/ART perwakilan yang hadir adalah unsur, baik itu DPD I (provinsi), DPD II (kabupaten/kota), maupun ormas yang mendirikan dan didirikan,” kata Yoris dalam keterangan pers. Mereka yang hadir, kata Yoris, adalah unsur DPD I dan DPD II yang sebelumnya hadir dalam Munas di Bali. Mereka ada yang pulang dulu ke daerahnya, sebelum akhirnya ke Jakarta. Namun, ada juga yang langsung dari Bali menuju Jakarta. “Sebenarnya Munas ini mau kami buka jam 14.00 WIB. Namun, kami undurkan jadwal menjadi pukul 19.00, menunggu kehadiran wakil daerah,” ujar Yoris. Tiga kandidat ketum dipastikan bersaing dalam Munas Jakarta. Selain Priyo, ada juga nama Agung dan Agus yang siap bersaing meraih dukungan pemilik suara, dalam Munas yang direncanakan digelar hingga 8 Desember itu. Tak lupa, Yoris menyindir pelaksanaan Munas Bali yang dipenuhi ratusan pengamanan dari pecalang dan sebuah ormas di Bali. Menurut dia, untuk Munas di Jakarta tidak perlu pengamanan berlapis. Pelaksanaan rapat paripurna yang serba tertutup di Munas Bali, menurut Yoris akan diubah total di Munas Jakarta. “Bahwa Munas itu demokratis, proses persidangannya transparan dan terbuka. Kami sebagai wasit hanya siapkan lahan, para tokoh yang terpanggil siap bersaing secara fair,” ujarnya. Saat Munas dibuka pada pukul 19.00 WIB, jumlah kehadiran para peserta Munas belum sebanyak klaim dari panitia. Ballroom Hotel Mercure yang disewa sebagai venue Munas terlihat tidak terisi penuh. Panitia sampai beberapa kali memanggil-manggil para peserta dan peninjau Munas untuk segera memasuki ruang sidang. Selain unsur tim penyelamat, perwakilan Dewan Pertimbangan Partai Golkar nampak hadir. Dua anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris dan Andi Mattalata, nampak hadir di tengah-tengah peserta Munas. Panitia menjanjikan bahwa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan hadir dalam pembukaan Munas. Namun, hingga pembukaan Munas didelay lebih dari setengah jam, keduanya tidak nampak hadir. Saat membuka Munas, Yoris menjelaskan alasan tim penyelamat untuk memajukan jadwal dari sebelumnya Januari. Menurut dia, keputusan Munas Bali yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, muncul rekaman pertemuan Nurdin Halid yang melakukan agenda untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai Ketum. Termasuk keputusan Munas yang menginginkan diubahnya sistem proporsional terbuka dalam pemilu, kembali ke sistem tertutup. “Itulah mengapa Munas perlu dilaksanakan. Karena kami gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya. Acara puncak dari Munas, pemilihan ketum, akan dilakukan pasca paripurna hasil pembahasan Komisi. Ibnu menyatakan, sesuai AD ART, bakal calon akan diseleksi, apakah memenuhi syarat keterpilihan 30 persen dari pemilik suara yang hadir. Mereka yang lolos akan ditetapkan sebagai calon, dan akan mengikuti pemilihan lanjutan untuk menentukan ketum terpilih. “Selain 384 pemilik suara dari daerah, ada enam ormas Partai Golkar yang akan hadir. Para peserta dipersilahkan memilih dengan nurani, one delegation one vote,” ujarnya. Jika sosok Ketum terpilih baru akan diketahui lewat proses pemilihan nanti, posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Jakarta sudah dipastikan. Ibnu menyatakan, JK sebagai mantan Ketum Golkar sudah bersedia untuk menduduki posisi itu. “Beliau menyatakan bersedia,” kata Ibnu. Ibnu juga optimis jika hasil Munas Jakarta akan diakui oleh pemerintah, dibandingkan hasil Munas Bali. Sebagaimana aturan AD/ART partai, Munas Jakarta dilaksanakan melalui aturan main tersebut. “Tentunya Menkum HAM akan pelajari AD/ART partai, Munas Ancol ini adalah Munas yang konstitusional,” ujarnya. Terpisah, Munas yang digelar kubu Presidium Penyelamat Organisasi di Ancol Jakarta ditanggapi santai oleh kubu Ical. Menurut anggota fraksi Golkar Tantowi Yahya munas itu tidak merepresentasikan Partai Golkar. Tantowi mengatakan, pada munas di Bali tanggal 30 November-3 Desember lalu, seluruh anggota DPD I dan DPD II hadir. Hal itu membuktikan bahwa kader Golkar di daerah sudah tahu mana munas yang konstitusional. “Munas dihadiri oleh semua kader Golkar. Jadi munas di Bali sah,” jelasnya. Partai Golkar pun mengultimatum bagi DPD I dan DPD II yang terbukti ikut munas tandingan tersebut. “Sudah kami wanti-wanti. Jika ada yang ikut akan kami bekukan,” ucapnya. Pria yang juga penyanyi musik country itu mengatakan kepengurusan ARB dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Sehingga pengesahan kepengurusan akan segera didapatkan. “Secepatnya,” jelas Tantowi. (bay/aph)

Sumber: