Pemerintah Rilis 6 Strategi Ekonomi

JAKARTA- Roda reformasi struktural perekonomian mulai bergulir kencang. Setelah perubahan skema subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemberlakuan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk investasi, dan penurunan biaya logistik, kali ini pemerintah merilis enam strategi baru. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan reformasi struktural memang menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Ini bertahap. Jadi, setiap bulan bisa jadi ada pengumuman paket kebijakan seperti ini,” tutur dia di Kantor Presiden kemarin. Apa saja strateginya? Sofyan menyebutkan, yang pertama adalah insentif fiskal dalam bentuk tax allowance atau keringanan pajak untuk perusahaan dengan kriteria seperti padat karya, bergerak di sektor kelautan dan pertanian, serta membangun fasilitas penelitian dan pengembangan atau research and development (R and D) di Indonesia. “Dengan begitu, kami harap investasi makin banyak masuk,” katanya. Strategi kedua, lanjut Sofyan, adalah disinsentif berupa pengenaan biaya antidumping sementara terhadap produk impor untuk melindungi industri dalam negeri. “Tentu pemerintah akan selektif sehingga tidak ada industri yang merasa dirugikan,” ucapnya. Strategi ketiga adalah pemberian fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat 30 hari kepada wisatawan asing dari 30 negara. Jumlah negara yang masuk daftar bebas visa itu melonjak jika dibandingkan dengan usulan awal yang hanya lima negara. “Sebab, kami ingin banyak wisatawan datang dan membawa devisa,” ujarnya. Strategi keempat adalah peningkatan kewajiban penggunaan biofuel dari saat ini 10 persen menjadi 15 persen. Tujuannya jelas, yakni mengurangi besarnya impor BBM saat ini. “Sekaligus mendorong tumbuhnya industri biofuel di dalam negeri,” papar dia. Strategi kelima adalah pemberlakuan letter of credit (L/C) untuk ekspor produk-produk sumber daya alam (SDA) seperti mineral dan batu bara, minyak dan gas, serta minyak kelapa sawit atau crude palm oil ( CPO). Sofyan menambahkan, kontrak ekspor yang ditandatangani sebelum aturan itu diberlakukan akan mendapat perkecualian. “Dengan L/C, kami ingin melihat bagai­mana arus devisa dari perda­gangan internasional,” jelas­­nya. Strategi keenam ada­lah mengembangkan industri reasuransi domestik. Selama ini, ke­banyakan pasar reasuran­si dikuasai perusahaan asing. Karena itu, banyak devisa yang menga­lir ke luar. “Karena itu, peme­rintah akan segera memben­tuk BUMN reasuransi,” ujarnya. Sofyan menjelaskan bahwa enam paket kebijakan itu merupakan respons pemerintah atas perkembangan ekonomi terakhir, tidak hanya terkait dengan depresiasi tajam rupiah saat ini. “Jadi, tidak terkait pelemahan rupiah saja, ini perbaikan menyeluruh,” ungkap dia. Sebelumnya, rapat-rapat di Kantor Presiden yang membahas paket kebijakan ekonomi memang selalu dikaitkan dengan fenomena anjloknya nilai tukar rupiah sepanjang awal tahun ini. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, depresiasi rupiah kian mengkhawatirkan. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Offered Rate (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin menunjukkan, rupiah sudah terperosok ke level 13.237 per dolar AS (USD), melemah 46 poin jika dibandingkan dengan penutupan akhir pekan lalu. Sementara itu, di pasar spot, data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah kemarin ditutup di posisi 13.245 per USD, melemah 40 poin atau 0,30 persen jika dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 12 mata uang utama di Asia Pasifik, pelemahan rupiah adalah yang terbesar ketiga. Mata uang lain yang melemah lebih parah adalah dolar Selandia Baru (0,74 persen) dan ringgit Malaysia (0,51 persen). (owi/ken/c11/kim)

Sumber: