Presiden Ancam Copot Menteri

JAKARTA- Presiden Jokowi semakin menunjukkan sikap tegas terhadap pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja. Setelah awal pekan lalu meminta para menterinya membuat laporan tertulis tentang kegiatan kementerian dalam tempo dua hari, kemarin, presiden menyampaikan ancaman keras akan mencopot menteri dan jajaran terkait yang tidak bekerja dengan baik. Teguran sangat keras itu dilontarkan Presiden Jokowi saat meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung Priok. Ketika itu, presiden banyak menyoroti tentang dwelling time (masa tunggu bongkar muat kontainer) di pelabuhan yang dianggap masih terlalu lama. Mengetahui ketidakefisienan itu, Jokowi meminta penjelasan pihak mana yang membuat berlarut-larut. “Berapa hari barang bisa keluar?” tanya Jokowi sekali. Tiga kali pertanyaan serupa ditanyakan presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, dan seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan yang mengiringinya. Seorang pejabat Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa secara umum ada tiga jalur yang jika dirata-rata akan menyebabkan dwelling time membutuhkan waktu 5,59 hari. Waktu tersebut turun dari tahun 2013 yang perlu 8,9 hari untuk kontainer menunggu di pelabuhan. Jawaban tersebut agaknya belum membuat puas Jokowi. Ia pun menanyakan kembali, “Siapa yang menentukan paling lama untuk urusan penerbitan izin instansi?” Menteri Indroyono lantas menjelaskan soal proses dwelling time, dari waktu izin bongkar, lalu barang masuk dari kapal dan mengurus izin, kemudian kapal tersebut mengirim dokumen ke sistem Indonesia National Single Window (INSW), sampai akhirnya keluar persetujuan dan barang keluar dari pelabuhan. Masih tak puas, Jokowi pun mengulangi pertanyaan yang sama, “Iya saya mengerti. Saya 28 tahun di (bidang) ini. Siapa yang paling lama mengurus, baik impor maupun ekspor?” Indroyono pun kembali memaparkan, “Kalau impor kan ada timeline atau jalur merah. Barangnya macam-macam. Masuknya itu baru datang, baru minta izin. Supaya bea cukai berlama-lama dan tidak kelihatan. Itu di jalur merah. Ada jalur kuning dan hijau.” Dengan nada semakin tinggi, Jokowi pun menyela penjelasan Indroyono, “Lalu untuk barang umum dan harian bagaimana? Saya minta yang paling lama. Jangan dibilang bagus, tapi nyatanya dwelling time kita dibanding negara lain jauh lebih lama. Kalau bea cukai, ya disampaikan, kalau Kementerian Perdagangan, ya disampaikan,” tegasnya. Jokowi akhirnya melanjutkan peninjauan ke kapal penumpang yang akan menuju ke Ambon, Maluku, tanpa mendapatkan jawaban yang ia harapkan. Seusai berkeliling kapal, ia pun menuju ke Control Tower PT Pelindo II yang letaknya tak jauh dari tempat awal. Di dalam sebuah ruangan, Jokowi kemudian mengadakan rapat terbatas dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi yang pernah menjadi eksporter meubel, menyoroti ketidakefisienan yang berpotensi memunculkan kerugian sangat besar. “Sudah saya hitung, ketidakefisienan itu ada angka yang tidak kecil Rp780 triliun. Jadi, jangan diceritain hal-hal yang baik saja, siapa yang paling lambat dan mana yang paling baik? Harus terbuka,” tanya Jokowi, kembali. Karena merasa tidak kunjung mendapat jawaban yang me­muaskan, presiden kemudian menya­takan, kalau akan mencari jawa­bannya sendiri. “Ya sudah, saya cari sendiri jawabannya de­ngan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pela­ku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot,” tegas presiden yang mem­buat seluruh peserta rapat terdiam. Dari pantauan Jawa Pos (Radar Cirebon Group) setidaknya ada beberapa kementerian yang berkaitan dengan persoalan dwelling time yang tidak efisien tersebut. Mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan khususnya yang berkaitan dengan kepabeaan, kementerian perhubungan, hingga Kemenko Maritim. (dyn/wan/kim)

Sumber: