Jangan Hanya Agus dan Deden

Soal Jabatan Sekdisdikpora, Perlu Cari Kandidat Lain KUNINGAN– Mencuatnya dua nama kandidat Sekretaris Disdikpora, Agus Sadeli dan Deden Sopandi, membuat beberapa elemen masyarakat bereaksi. Tanpa memberikan dukungan terhadap salah satu nama, mereka berharap agar pengambil kebijakan hati-hati dalam memilih. Ketua Jaringan Peduli Pendidikan, Yanuar Arifanto, memberikan masukan terkait kriteria figur yang hendak diposisikan itu. Menurut dia, salah satu indikasi kelayakan seorang Sekdisdikpora ialah sejauhmana dia mampu menjalankan fungsi koordinasi dengan seluruh kabid, kasi, dan kepala UPTD kecamatan. ”Saya kira fungsi koordinasi dengan kabid, kasi dan para kepala UPTD yang mesti diperhatikan. Itu yang harus menjadi salah satu ukuran kelayakan seseorang menjadi sekdisdikpora,” ucapnya kepada Radar, kemarin (8/1). Yanuar berharap unsur objektivitas yang dikedepankan. Jangan sampai, lanjut dia, kandidat sekdisdikpora hanya terpaku pada kedua nama yang mencuat di media. Sebab, tidak menutup kemungkinan terdapat pula kandidat di luar dua nama itu yang dinilai lebih layak. ”Jangan sampai tertutup ruang dan peluang bagi siapapun untuk juga dijadikan kandidat, di luar dua kandidat yang sudah terpublikasikan melalui media cetak. Bisa jadi kandidat yang baru lebih layak dibanding dua kandidat tersebut,” sarannya. Aktivis Forum Peduli Masyarakat Kuningan, Firman Hermansyah pun ikut angkat bicara. Hanya saja dirinya menitikberatkan pada kriteria figur pengganti Drs H Nandang Hidayat MPd yang sudah pensiun. Menurutnya, figur yang hendak diposisikan nanti mesti orang yang mengetahui banyak hal tentang kebijakan pendidikan. ”Karena sekdisdikpora merupakan figur kedua setelah Kadisdik, sudah barang tentu diperlukan figur yang mengetahui banyak tentang kebijakan pendidikan dengan berbagai aspek paradigma barunya,” tandas Firman. Selain itu, lanjut dia, diperlukan figur yang memahami wacana akselerasi kebijakan mutu. Bahkan yang tidak kalah penting, diperlukan pribadi yang konsen terhadap pengembangan bidang pendidikan. Sementara itu, salah seorang akademisi jebolan pascasarjana UGM Jogjakarta, Abdul Muhyi MA menyayangkan statmen Kabag Humas DPRD, Edi Nugraha yang pernah diekspos koran ini. Sepengetahuannya, seorang PNS sudah diambil sumpah untuk siap ditempatkan di mana saja. Pihaknya merasa heran ketika mendengar Edi akan menolak sebuah jabatan yang masih bersifat wacana. ”Saya juga merasa kaget atas statemen Pak Edi yang seolah menjelek-jelekkan Baperjakat. Padahal semestinya seorang birokrat itu mampu menutupi kelemahan pemerintahan sekecil apapun. Bukan malah membocorkannya ke pihak lain, terlebih media cetak,” ungkapnya. Prinsipnya, tambahnya, apapun posisinya, seorang birokrat atau PNS harus mampu menunjukkan prestasi dalam kinerjanya. Dengan sendirinya, pengambil kebijakan pun akan memberikan penilaian. (ded)

Sumber: