DPRD Ingatkan Walikota untuk Bedakan Terigu dengan Batubara

DPRD Ingatkan Walikota untuk Bedakan Terigu dengan Batubara

CIREBON- Perbedaan sikap DPRD dan Walikota Nasrudin Azis soal dibukanya lagi aktivitas bongkar muat batubara bakal terus melebar. Kemarin DPRD kembali bersuara dan mengingatkan walikota agar tak menyamakan debu terigu dengan debu batubara. “Ya beda, jelas berbeda. Beda terigu, beda batubara,” tegas Anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon, Sumardi, menanggapi pernyataan walikota soal debu terigu dan batubara yang bertebaran di Pelabuhan Cirebon. Debu batubara, kata Sumardi, memiliki dampak yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan dalam waktu tertentu. Karenanya, tidak tepat debu batubara disamakan dengan debu terigu. Politis PAN ini secara tegas menyatakan mendukung langah Ketua DPRD Edi Suripno yang melarang anggotanya terlibat di dalam tim pengawas bongkar muat batubara. Sikap DPRD, sambung Sumardi, tetap mendukung penutupan bongkar muat batubara. “Jadi saya setuju pernyataan Pak ketua (Edi Suripno, red). Kalau kita menjadi tim pengawas berarti kita setuju dong. Padahal sikap DPRD tetap sama, yakni setuju penutupan bongkar muat batubara,” tegasnya. Senada dikatakan Ketua Komisi B DPRD, Watid Sahriar. Dia menegaskan, dewan tetap konsiten menutup bongkar muat batubara. “Sikap kami tetap sama, tutup batubara karena tidak ada perubahan. Kecuali KSOP mengantongi surat dari KLHK, karena memang yang lalu saja tanpa ada RIP sudah melanggar amdal karena melampaui besaran batubara yang dibongkar. Sebaiknya saya kira kalau KSOP taat hukum harusnya ditahan dulu,” kata Watid. Dia juga menyayangkan sikap eksekutif yang tidak mengajak DPRD dalam membahas bongkar muat batubara. Watid ragu dengan alasan walikota membuka lagi batubara karena didatangi warga. ”Kalau memang walikota didatangi warga, memang warga yang mana,” tanya politisi Nasdem, itu. Anggota Komisi B, Agung Supirno SH mengatakan dewan tak alergi dunia investasi. Dia hanya meminta Pelindo melaksanakan apa yang digariskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama apa yang dijadikan catatan oleh KLHK bisa dipenuhi, dirinya yakin tidak akan ada persoalan. “Sudahkah Pelindo melaksanakan catatan yang diberikan KLHK? Ini yang harus dijelaskan ,” tandas Agung. Pada sidak Rabu lalu (28/9), Walikota Nasrudin Azis mengecek kondisi batubara serta truk untuk memastikan aman dari debu. Dia bahkan berdiri tepat di bawah alat berat yang mengeruk batubara dari tongkang dan dinaikkan ke truk. Tak hanya itu, dia juga naik ke tongkang dan menghirup udara langsung selama di tongkang. “Untuk menjamin debu batubara tidak muncul lagi,” ucapnya. Walikota pun mengajak masyarakat untuk bisa mengawasi bersama-sama. “Jangan hanya menyoal bongkar muatnya, karena ini bagian dari perekonomian,” tambahnya. Azis mencontohkan, bongkar muat terigu bisa saja mengeluarkan debu. “Untuk itu jangan kita apriori terhadap bongkar muatnya, termasuk batubara. Kita harus melakukan pengawasan agar SOP-nya dijalankan secara konsisten.  KSOP dan Pelindo sudah janji, jika tidak menjalankan bongkar muat sesuai SOP, maka mereka siap untuk ditutup,” tegas walikota. (abd)  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: