Gagal Lelang Puskesmas Berdampak Kemana-mana

KEJAKSAN – Empat puskesmas yang gagal lelang menjadi pertaruhan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus  (DAK) tersebut, bisa berakibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) 2017. Pemotongan DAU ini akan berdampak besar pada Pemkot Cirebon. Sebab di dalam DAU ada komponen belanja pegawai. Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Asep Dedi MSi meminta kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Unit Lelang Pengadaan (ULP), agar mengkonsultasikan persoalan yang ada kepada pemerintah pusat. “Segera konsultasikan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Lelang DAK empat puskesmas itu tidak mungkin selesai tahun ini,” ujar Asep, kepada Radar, Senin (10/10). Konsultasi ini, kata Asep, sangat penting karena DAK harus selesai di tahun anggaran yang sama. Tidak ada istilah lonjat tahun. Kecuali, pemerintah pusat memberi kebijakan. Salah satu contohnya DAK infrastruktur senilai Rp96 miliar yang bisa dilelangkan di tahun berikutnya. Asep tidak ingin pekerjaan pembangunan empat puskesmas tersebut dipaksakan baik dari segi mekanisme lelang maupun pelaksanaan. Semua opsi yang tersedia saat ini sangat berisiko. Bila dipaksakan lelang ulang maupun penunjukan langsung (juksung), waktu yang ada tidak memungkinkan untuk mengerjakan bangunan dengan anggaran di atas Rp1 miliar. “Sekarang musim hujan, sulit untuk kerja optimal. Saya berharap masih ada kebijakan dari pemerintah pusat, apalagi ini tidak terserap karena gagal lelang,” tuturnya. Asep tak mampu menutupi kekhawatirannya, DAK empat puskesmas yang gagal lelang malah berbuntut masalah hukum. Kalau sampai terjadi, pekerjaan ini hanya akan merugikan dinas dan kontraktor. Di lain pihak, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), H Abdul Haris SPd MM juga meragukan kesiapan kontraktor pemenang tender. Bahkan, dengan waktu yang tersisa, bisa jadi tidak akan ada kontraktor yang menyanggupi. “Tidak akan ada kontraktor yang mampu,” ucapnya. Kepala Dinkes Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto MKes menyampaikan, dalam pembahasan bersama ULP, ada beberapa opsi yang diajukan. Namun, dari semua opsi itu, Edi juga yakin tidak ada kontraktor yang mampu. Alasannya, waktu menipis dan musim penghujan. Karena itu, Edy sependapat dengan apa yang yang disampaikan kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Cirebon. “Itu hasil diskusi Dinkes bersama ULP. Memang seperti itu. Tidak ada yang mampu,” ucapnya. Karena itu, Edy akan mengikuti saran sekda dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan besar anggaran DAK empat puskesmas tidak terserap. (ysf)

Sumber: