UN Tetap Diberlakukan, Mendikbud Hanya Melanjutkan Program

JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy menolak berkomentar soal tetap berlakunya ujian nasional (UN). Karena UN tetap diberlakukan, pihaknya hanya melanjutkan karena programnya sudah ada. Disinggung mengenai perbaikan kualitas guru, Muhadjir menyebuktkan sejumlah langkah. Di antaranya, dengan mengadakan workshop. “Termasuk melibatkan guru untuk membikin soal dengan muatan standar nasional,” ujarnya. Para guru itu akan berada di bawah kendali Badan Standar Nasional Pendiikan (BSNP) dan diawasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung soal pentingnya UN untuk menjaga mutu pendidikan. UN dengan standar tertentu akan menjadi penjaga mutu dari jenjang ke jenjang. Mulai dari SD hingga perguruan tinggi. “Kalau dulu butuh productivity yang kurang itu karena inputnya SMA kurang. SMA menuduh SMP, SMP menuduh SD, lama-lama SD menuduh TK. Karena itu kita perbaiki, antara lain UN ada standarnya,” ujar JK saat pembukaan visiting world class professor diaspora di Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, kemarin. Dengan standar yang lebih baku itu semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendiikan akan lebih fokus dalam menghasilkan tamatan yang lebih baik. Tidak ada yang seenaknya dalam mengurusi pendiikan. Karena masing-masing jenjang punya standar. “Apa standarnya tamatan SMA, apa satandanya tamat SMP,” imbuh Wapres JK. Dia menyatakan, dengan lulusan pendiikan menengah yang kuat akan lebih mudah untuk perbaikan jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa tidak akan bingung lagi dengan paradigma pendiikan liberal dan pendidikan yang mendahulukan skill. “Untuk mencapai liberal dan skill tanpa dasar pendidikan menengah yang kuat juga kita tidak bsa mencapai itu,” terang dia. Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri mengatakan, perlu ada pengambilan keputusan yang lebih baik di internal pemerintah. Sehingga tidak memunculkan kesan mempermainkan guru, siswa, dan orang tua murid. “Munculnya wacana moratorium unas, jelas membuat semua pihak terkait dagdigdug. Sebab informasinya simpang siur,” kata dia. Karena sudah keluar keputusan UN tetap lanjut, dia berharap pemerintah konsentrasi pada pengawasan penyelenggaraan di sekolah. Praktik kecurangan seperti contek di sekolah, harus dicegah. Pengawas yang main-main dalam mengawasi ujian harus ditindak. (byu/jun/wan)

Sumber: