PKL Jalan Perjuangan Mulai Bongkar Lapak Sendiri

KESAMBI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengirimkan surat peringatan ketiga kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai ruas jalan. Khususnya Jalan Perjuangan. Pasalnya, trotoar yang diatasnya berdiri bangunan permanen merupkan ruang milik pemerintah untuk pejalan kaki. Bila tidak segera membongkar sendiri, penertiban akan dilakukan bersama SKPD terkait. Sekretaris DPUPR, Ir Yudi Wahono DESS mengatakan, pekerjaan trotoarisasi merupakan bagian dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp96 miliar. Sampai sejauh ini, kontraktor banyak menemukan kendala lapangan. Salah satu yang utama keberadaan PKL di atas trotoar itu sendiri. Karena itu, DPUPR telah mengirimkan surat peringatan kedua untuk para PKL tersebut. Bila sampai surat teguran ketiga tidak kunjung pindah, langkah selanjutnya akan ada pembongkaran paksa sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, area tersebut merupakan milik pemerintah dan diperuntukan pejalan kaki. Selama ini, hampir seluruh trotoar di Kota Cirebon tidak lepas dari keberadaan PKL. Padahal, kalau secara khusus berbicara aturan, banyak pelanggaran terjadi. “Kami sedang menata trotoar. DPUPR berharap PKL Jalan Perjuangan segera membongkar sendiri lapak jualan permanennya,” ucap Yudi, kepada Radar, Senin (23/1). Tidak hanya untuk PKL Jalan Perjuangan, titik lainnya demikian. Langkah tegas Pemkot Cirebon diambil sebagai wujud nyata upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Walaupun, Yudi sering mendapatkan informasi pembangunan trotoar tidak sesuai spek dan harapan masyarakat. Karena itu, pengawasan akan terus ditingkatkan. Lebih dari itu, kata pria alumni Universitas di Perancis ini, DPUPR tidak akan langsung menerima penyerahan hasil pekerjaan trotoarisasi, sebelum dipastikan sesuai spek dan ketentuan. BIla tidak sesuai, Yudi memastikan pekerjaan tidak akan diterima dan harus diperbaiki. Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi juga mewanti-wanti kontraktor untuk bekerja sungguh-sungguh dan sesuai spek. Bila trotoar yang dibangun tidak sesuai harapan, pemkot tidak akan membayar. “Kalau tidak sesuai spek, jangan dibayar,” tegasnya. Sementara itu, pantauan Radar, di Jl Perjuangan sebagian pedagang mulai membongkar lapaknya. Mereka membongkar secara swadaya setelah mendapat surat peringatan kedua.  (ysf)    

Sumber: