Presiden Jokowi Tebar Bansos dan Kartu Sakti di Cirebon

CIREBON - Presiden Joko Widodo tebar bantuan sosial dan bagi-bagi kartu sakti saat mengunjungi Kota Cirebon, Rabu (13/4). Bertempat di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, presiden yang akrab disapa Jokowi itu membagikan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM). Tidak hanya itu, secara simbolis orang nomor satu di Indonesia itu juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT). Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kembali mengingatkan, kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak. “Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalau ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti,\" katanya. Bantuan ini, sambungnya, dalam setahun dikirim Rp1.890.000. “Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan,\" tambah Jokowi Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilakan pemerintah daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru. Khofifah menjelaskan, KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain bansos PKH, bantuan pangan, subsidi elpiji 3 kg, dan subsidi listrik. “Silakan, jika ada pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan,\" ujar Khofifah. Saat ini, lanjut Khofifah, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang. “Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerjasama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu,\" kata Khofifah. Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti  transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi. Keberadaan bansos yang diinisiasi pemda, lanjut Khofifah, tidak bersebrangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi \"menambal\" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD. “Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah,\" kata Khofifah Sehingga, sharing antara APBN dan APBD seperti akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. “Jika tidak ter-cover pusat, maka pemda melakukan backup melalui APBD,\" tambah Khofifah. Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspons serius oleh pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. (fazri)

Sumber: