Warga Perbatasan Bisa Bersaing lewat Jalur Prestasi

CIREBON – Keinginan warga perbatasan masuk mendapatkan kuota dalam penerimaan siswa baru di Kota Cirebon, tidak diluluskan sepenuhnya. Mereka yang ingin masuk SMPN harus bersaing melalui jalur prestasi dengan kuota 10 persen. Keputusan ini dihormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar MM saat berkunjung ke Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kompleks Bima, Kecamatan Kesambi, Rabu (14/6). Dalam kesempatan itu, dia berkoordinasi untuk membahas kebijakan warga perbatasan bersama Kepala Disdik Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman MPd. Asdullah awalnya sempat meminta pertimbangan, karena banyak SDN kota yang siswanya dari kabupaten. Dia mencontohkan SDN Bima dan perumahan Lobunta. Setiap tahunnya diisi warga perbatasan. Meski menginginkan ada kuota khusus, Asdullah sebetulnya menginginkan siswa kabupaten tidak menyeberang ke kota atau mengikuti prinsip zonasi. Bahkan ia mengimbau warganya untuk masuk di sekolah terdekat. “Tapi itu terserah orangtua. Itu hak asasi mereka. Tapi saya imbau sekolah di terdekat saja,” ucap Asdullah. Menurut dia, seharusnya siswa kabupaten tidak perlu menyeberang ke kota. Sebab, SMPN di Kabupaten Cirebon sudah tersebar di setiap wilayah dan relatif dekat dengan kawasan permukiman. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 17/2017, prinsip pemerataan pendidikan jelas-jelas menghapus imej sekolah favorit. Mengacu pada aturan itu, mestinya sekolah di mana pun tidak ada perbedaan, karena sistem pendidikan dan guru memiliki kualitas pengajaran yang sama. Terlebih Kemendikbud membuat kebijakan PPDB dengan tujuan pemerataan pendidikan. Tapi, lagi-lagi ia tak bisa berbuat banyak karena banyak warga kabupaten ingin bersekolah di kota, terutama di perbatasan. Di lain pihak, setelah melalui rapat bersama Tim Pengkajian Kebijakan Terpadu (TPKT) Kota Cirebon, diputuskan tidak ada kuota khusus untuk warga perbatasan. Itu berlaku untuk jenjang SD menuju SMPN Kota Cirebon. “Rencana awal lima persen. Setelah melalui pembahasan bersama TPKT, warga perbatasan dimasukan kuota 10 persen bersaing dengan jalur prestasi,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Jaja Sulaeman MPd. Jaja menjelaskan, warga perbatasan yang masuk di SDN Kota Cirebon tidak diberikan kuota khusus. Bahkan, bisa jadi 50 persen SDN Kota Cirebon itu berasal dari warga perbatasan. Ia mengakui, hal ini dialami SDN di kawasan Bima dan daerah Lobunta. Karena itu, Disdik bersama TPKT mengambil kebijakan untuk masuk SDN Kota Cirebon, warga perbatasan tidak diberikan kuota maksimal. Sedangkan bagi warga perbatasan yang ingin masuk ke SMPN Kota Cirebon, harus bersaing dengan siswa berprestasi dengan kuota maksimal 10 persen dari jumlah total peserta didik. Bila dipilih antara warga perbatasan dan siswa berprestasi, Disdik Kota Cirebon mengambil kebijakan mengutamakan yang berprestasi. Penilaiannya, nilai Ujian Sekolah (US) ditambahkan poin prestasi yang diraih. Misalkan prestasi skala nasional atau bahkan internasional, otomatis lebih tinggi dibandingkan tingkat kota dan provinsi. Akan tetapi, lanjutnya, prestasi saja tidak cukup bila nilai US kecil. Karena seluruh nilai akan diranking berdasarkan jumlah keseluruhan. Prestasi yang diberikan poin, untuk jalur akademik dan nonakademik yang diakui tingkatannya. Artinya, perlombaan itu dilaksanakan lembaga resmi seperti KONI dan Dinas Pendidikan. Karena itu, untuk jalur prestasi ada seleksi nilai bidang yang dilombakan. “Perwali Insya Allah jumat sudah ditandatangani. Senin depan langsung sosialisasi,” ucapnya. (ysf)

Sumber: