Pencetakan Kader Mubazir

KEJAKSAN - Keberadaan kader kesehatan untuk mengurangi dampak asap rokok dikritisi anggota DPRD Kota Cirebon. Politisi partai Golkar, Andi Riyanto Lie SE menilai, anggaran pengaderan yang menelan dana Rp1,1 miliar dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) mubazir. Andi mempertanyakan sejauh mana keefektifan peran kader dalam membantu mengurangi penderita dampak merokok di masyarakat. \"Apa saja program-progam kader itu? Terus paramater keberhasilannya apa? Saya lihat program ini terlalu dipaksakan. Karena perda larangan merokok di tempat umum saja belum kita miliki,\" katanya kepada Radar, Jumat (9/10). Andi menuturkan, dasar hukum untuk tupoksi kader tersebut saja belum jelas. Seharusnya kader itu dicetak setelah Kota Cirebon memiliki peraturan terkait larangan merokok. \"Seharusnya punya aturan dulu, baru kita bentuk kader untuk menyosialisasikan perda sekaligus untuk mengurangi dampak negatif rokok. Sayang, anggaran sebesar itu tapi program tidak komprehensif,\" beber wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon ini. Program tersebut seolah dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran yang ada. \"Sayang ya, dana sebesar itu untuk program yang menurut saya kurang matang,\" ucapnya. Senada, Anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon, Ayatullah Roni menyebutkan, pengkaderan dan pelatihan tenaga medis untuk menekan penderita dampak asap rokok dirasa mubazir. \"Kalau anggaran segitu hanya untuk mencetak 300 kader dan tenaga medis, saya rasa agak janggal ya. Saya kira Dinkes harus meninjau kembali kegiatan ini,\" ucapnya. Kegiatan tersebut, lanjut dia, justru hanya terkesan untuk menyerap anggaran. Tanpa memikirkan dampak atau manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. \"Saya pikir lebih baik dialihkan untuk kegiatan yang lebih baik. Untuk kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,\" tandas politisi partai Demokrat itu. (kmg)

Sumber: