Honorer Diberi Insentif Rp200 Ribu/Bulan, PGRI: Uang Segitu Dapat Apa? 

CIREBON – Pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Honorarium Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon, mentok. Sebab, kuncinya ada di tangan bupati. Demikian disampaikan Sekretaris Bidang Lintas Instansi PGRI Kabupaten Cirebon, Muhammad Rukhyat Zain MPd, Senin (11/9). Menurutnya, untuk menindaklanjuti perbup tersebut, pihaknya akan menanyakan langsung kepada bupati selaku pemangku kebijakan. “Padahal, semua poin sudah tuntas dibahas. Tapi kabarnya, untuk realisasi perbup ini sangat tipis karena anggarannya tidak ada,” ujar Zain. Dia menjelaskan, ketika perbup ini tidak direalisasi, pihaknya dapat menilai, kepedulian pemerintah daerah dalam memberi penghasilan kepada para guru honorer masih minim. “Draf konsep perbup tujuannya satu, demi kesejahteraan honorer guru maupun non guru sebanyak lebih dari 8.500 orang. Dan ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah,” ucapnya. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Dadang Dawud mengungkapkan, sejauh ini jumlah untuk guru honorer di Kabupaten Cirebon tercatat 6.449 orang. Jumlah itu terdiri dari guru honorer biasa atau umum digaji Rp200 ribu per bulan, guru honorer satu atap (satap) atau daerah tertinggal digaji Rp300 ribu per bulan, dan guru honorer K2 yang digaji Rp600 ribu per bulan. “Honorer dikasih Rp200 ribu per bulan. Uang segitu dapat apa? Makanya, kami dorong terus agar ada intensif dari pemkab. Tapi, ketika dijanjikan akan diberi intensif Rp100 ribu, kami malah disuruh menyiapkan draf perbupnya. Dan ketika sudah siap, malah tidak segera diselesaikan pembahasannya,” kata Dadang. Sejauh ini, kata Dadang, pihaknya terus memperjuangkan agar nasib honorer K2 di Kabupaten Cirebon diperhatikan pemerintah daerah. Sehingga, pemkab memberikan intensif kepada mereka yang anggarannya dari APBD. Bahkan, pihaknya pun sampai melakukan studi banding ke Magelang yang sudah lebih dulu honorer K2 diberikan intensif dari pemda setempat. “Dari hasil studi banding, kami sampaikan di hadapan DPRD serta OPD terkait termasuk bupati. Tapi, bupati menjanjikan per guru honorer diberi hanya Rp100 ribu per bulannya,” imbuhnya. (sam)

Sumber: