Kenaikan Upah Pegawai Non PNS Bergantung PAD, Lebih Prioritas Ini

CIREBON – Pengajuan kenaikan honor petugas damkar non PNS, belum ada jaminan bisa terealisasi. Dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar), perlu kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendapatkan alokasi gaji. “Kalau PAD-nya tidak digenjot, bagaimana bisa itu teralisasi? Kita lihat dulu pendapatan kita berapa, karena banyak juga instansi lain yang membutuhkan anggaran,” tutur Anggota Banggar, Watid Syahriar, kepada Radar Cirebon. Dia tak menampik, usulan kenaikan anggaran damkar masuk pembahasan banggar. Tetapi, ada juga prioritas yang harus dipikirkan termasuk armada kendaraan pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, masalah lain juga perlu mendapatkan perhatian. Watid menyebut, damkar justru melupakan prioritas sesungguhnya yakni ketersedian air. “Saat kejadian kebakaran besar, petugas damkar kalang kabut untuk mencari sumber air. Percuma juga kalau armada dan personel ditambah, tapi airnya enggak ada gimana?” tuturnya. Watid meyakini, kuantitas air tanah di Kota Cirebon sangat memadai untuk dibuat sumur bor untuk keperluan damkar. Nantinya, sumur bor itu bakal menjadi pengganti hydrant yang selama ini tidak berfungsi optimal karena tekanan airnya sangat rendah. “Ya paling berapa bikin sumur bor, antara Rp 6-7 juta satu titik misalnya, tinggal ajukan anggarannya saja, karena air ini lebih penting daripada penambahan personel dan juga armada,” tegasnya. Adapun untuk penambahan honor damkar yang hanya digaji Rp 250 ribu, hal ini bisa saja dilakukan namun harus melihat juga aspek lainnya. Termasuk pertumbuhan Kota Cirebon yang kian padat dan bermunculannya gedung-gedung tinggi. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Investigasi Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran, Ahmad Wahyudin menjelaskan dari segi wilayah dan kepadatan penduduk, jumlah petugas damkar sebanyak 150 orang masih belum mengaver. Apalagi ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar setiap kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran masing-masing. \"Kalau ada penambahan pos satu kecamatan satu, kita masih kekurangan petugas dan juga kendaraan tentunya,\" ujarnya. Sejauh ini, pihaknya sudah merencakan adanya pos pemadam kebakaran baru di Kecamatan Harjamukti, tepatnya di eks Kantor SAR. Rencananya, Oktober sudah ada pos pemadam kebakaran di wilayah itu. \"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dan juga kepadatan, banyak gedung-gedung baru tentu memang seharusnya ada penambahan pos,\" kata dia. Di lain sisi, pihaknya juga tengah mengajukan bantuan mobil baru yang berkapasitas Rp 5 ribu liter air. Ahmad menyebutkan kendaraan yang dimiliki damkar saat ini ada sebanyak 7 unit. Satu unit mobil snorkel atau mobil yang memiliki tangga evakuasi setinggi enam lantai. \"Mobil damkar kita kapasitasnya masih 3 ribu liter, ini tantangan juga banyak bangunan tinggi di Kota Cirebon, sehingga membutuhkan kendaraan damkar yang punya kapasitas tangki yang besar,\" katanya. Peranan petugas damkar, lanjut Ahmad, menjadi salah satu aset Pemerintah Kota Cirebon untuk mengamankan investasi. Dengan menjadi kota bisnis dan perdagangan, ke depan Kota Cirebon akan lebih banyak membutuhkan peran damkar. \"Investor juga akan aman ketika menanamkan modal di Kota Cirebon, apabila penanganan kebakarannya buruk,\" tandasnya. (jml)

Sumber: