Soal E-KTP, Walikota Azis Tuding Dirjen Dukcapil Asbun

CIREBON-Asal bunyi alias asbun. Tudingan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah soal penimbunan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Disdukcapil Kota Cirebon membuat Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH marah besar. Apalagi disebutkan bahwa Kota Cirebon sudah menerima 23 ribu keping blangko. Padahal, sesuai berita acara penerimaan, pada 7 April 2017 disdukcapil hanya menerima 6 ribu keping blangko dan hampir habis karena pencetakan terus berjalan. “Berita acara penerimaan itu dipastikan bukti otentik. Itu 23 ribu (blangko) dari mana. Jangan asal sebut dong?” ujar Azis. Seperti diketahui, sebelumnya beredar berita mengenai inspeksi mendadak yang dilakukan Zudan Arif Fakrulloh. Zudan mengklaim melakukan penyamaran untuk mengorek informasi di lapangan. Saat mengunjungi Disdukcapil Kota Cirebon, ia ditolak resepsionis untuk mendapat fisik E-KTP dengan alasan blangko habis karena setahun belum dikirim. Padahal menurut Zudan, di Kota Cirebon masih ada 23 ribu blangko E-KTP. Dalam berita yang beredar di sejumlah situs online, Zudan menyebut disdukcapil di daerah menyimpan blangko karena takut kehabisan. Padahal di kementerian, blangko tersedia cukup sampai 2018, karena akhir Januari 2017 telah dilakukan pengadaan blangko E-KTP sebanyak 7 juta keping. Hasil pengadaan itu sedang didistribusikan ke 514 kabupaten/kota. Kembali menanggapi temuan-temuan sidak, walikota meminta Zudan membuat klarifikasi. Pasalnya, tudingan penimbunan itu tidak berdasar. \"Saya sudah baca beritanya. Saya minta dirjen (Zudan) klarifikasi agar citra Kota Cirebon baik, tidak ada itu penimbunan,\" tegas Azis, saat mendatangi Kantor Disdukcapil Kota Cirebon sekaligus menginspeksi proses pendataan E-KTP. Azis meminta agar dirjen dukcapil meluruskan pernyataannya soal blangko E-KTP di Kota Cirebon yang sudah tersebar luas di berbagai media, baik media massa maupun media sosial (medsos). \"Saya kecewa dinas kami diberitakan tidak baik. Pak Dirjen dari mana datanya?” tegasnya. Meski kecewa, Azis memastikan akan tetap menahan diri untuk tak membawa persoalan tersebut lebih jauh lagi, termasuk ke ranah hukum. Ia juga meminta masyarakat memaklumi persoalan E-KTP karena fakta sesungguhnya, Kota Cirebon mengalami defisit blangko sampai 28 ribu keping. Tak asal sebut, karena jumlah itu berdasar data surat keterangan pengganti E-KTP yang sudah dikeluarkan. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo bakal meminta kepala daerah memecat kepala dinas kependudukan yang berbohong kepada masyarakat terkait ketersediaan blangko E-KTP. \"Bagi yang bohong kepala dinas kami ganti. Kami akan minta kepada bupati dan wali kota untuk mengusulkan penggantian,\" ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (20/9). Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengaku mengambil kebijakan tersebut karena dari hasil pemantauan yang dilakukan masih ada saja pejabat di daerah berbohong pada masyarakat tekait ketersediaan blangko E-KTP. Padahal Kemendagri telah memastikan ketersediaan blangko mencukupi. \"‎Bila blangko masih ada jangan katakan habis. Kemendagri lewat Ditjen Dukcapil akan memberi pembinaan yang serius kepada kepala dinas (kependudukan) dan staf-stafnya,\" ucapnya. Tjahjo menegaskan, langkah-langkah strategis diambil karena Kemendagri menghendaki daerah dapat memberikan penjelasan secara jujur dan transparan pada masyarakat. ‎\"Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Zudan Arief) beserta jajarannya akan terus melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan baik dan gratis,\" pungkas Tjahjo. (mik/gir/jpnn)

Sumber: