Wali Kota: Bubarkan Saja DPUPESDM

Uang Retribusi Bisa untuk Pembangunan Swadaya CIREBON - Pembangunan pasar Perumnas yang tak kunjung selesai membuat Wali Kota Cirebon, Subardi SPd geram. Ditemui di kantin At-Taqwa, Senin (19/11), Subardi mengatakan, DPUPESDM adalah pihak yang harus mengurusi dan mengawasi jalannya pembangunan pasar Perumnas. Wali kota dua periode ini secara tersirat menunjukkan kekecewaan pada kinerja DPUPESDM yang dipimpin DR Wahyo MPd. \"Kalau untuk urusan teknis yang begitu saja harus wali kota yang komentar dan turun, untuk apa gunanya DPUPESDM? Sekalian saja dibubarkan,\" tegasnya dengan sorot mata tajam. Organisasi perangkat daerah (OPD), kata Subardi, adalah kepanjangan pelaksana teknis. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pasar Perumnas harus bisa diselesaikan di tingkat OPD. Kepala DPUPESDM Kota Cirebon, Dr Wahyo MPd menerangkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke pasar Perumnas. Dalam kunjungan tersebut, DPUPESDM meminta keseriusan kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan. \"Kontraktor mengaku siap didenda. Dan bakal menyelesaikan pembangunan secepatnya,\" ujarnya. Wahyo mengatakan, saat ini DPUPESDM juga sedang menghitung sejauh mana perjalanan pembangunan pasar Perumnas. Pihaknya menginventarisir bagian mana yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. \"Nanti dari situ ketahuan, masih berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh kontraktor,\" terangnya. Ditanya apakah kontraktor menargetkan waktu penyelesaian pasar Perumnas, Wahyo belum mengetahui. Dia pun meminta wartawan koran ini untuk menanyakan lebih lanjut masalah pembangunan pasar Perumnas pada Kasi Tata Bangunan, Tata Suparman ST. Coba dicari di lokasi pembangunan, Tata tidak dapat ditemui. Begitu juga pihak kontraktor dari CV Tri Jaya Teknik. Dihubungi via ponsel, keduanya tidak memberi jawaban. Mantan Wakil Wali Kota Cirebon, Dr Agus Alwafier By MM mengatakan, pembangunan pasar Perumnas yang tak kunjung selesai dan memakan waktu yang cukup lama menunjukkan ketidaktegasan pemerintah. Semua perangkat di pasar Perumnas, pelaksana pembangunan dan OPD terkait harusnya memiliki keberanian dan bersikap tegas. \"Jangan pemerintah malah setengah hati, pedagang yang dirugikan. Padahal pedagang sangat mengharapkan pembangunan pasar Perumnas,\" ujarnya. Agus menilai wajar bila pedagang pasar sudah gregetan dan ingin membangun pasar Perumnas secara swadaya. Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja, asal dilakukan juga koordinasi dengan pihak terkait. \"Asal disepakati bersama oleh para pedagang dan pemerintah, mau membangun dengan hasil retribusi, saya rasa sah-sah saja,\" tuturnya. Seorang pedagang, Rusdianto Rosidi menyebutkan, wacana pemboikotan retribusi memang sudah muncul di beberapa pedagang. \"Kalau memang harus diboikot, ya diboikot saja sekalian,\" tegasnya. (kmg)

Sumber: