Siapkan Teguran Serentak, Satpol PP Cegah PKL Baru Bermunculan

CIREBON–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon akan menerbitkan surat teguran serentak kepada pedagang kaki lima (PKL). Meski bentuknya teguran, Kepala Satpol PP Andi Armawan menegaskan, surat itu bagian dari upaya preventif. “PKL masih menjadi masalah yang mengganggu hak pengguna jalan. Untuk tahun ini penertibannya lebih menyeluruh,” ujar Andi, kepada Radar, Jumat (19/1). Ditegaskan dia, selama ini surat teguran dilayangkan kepada PKL di lokasi tertentu. Kemudian dibarengi upaya sosialisasi dan penertiban. Tapi untuk kali ini langkah yang diambilnya berbeda. Teguran bersifat lebih menyeluruh. “Kita bertahap. Kita juga berharap dinas terkait untuk ikut membantu,” katanya. Andi mengaku akan menggandeng Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) untuk melakukan penertiban. Salah satunya penyediaan data mengenai PKL yang sudah memiliki tanda daftar usaha (TDU). Dengan adanya data tersebut akan memudahkan penertiban PKL di berbagai titik. \"Sebenarnya kami sudah punya acuan. Tapi data di indah lebih komplit dan konkrit,” tuturnya. Sementara itu, menyikapi harapan agar tidak muncul PKL baru setelah penempatan di shelter Jl Citpo Mangunkusumo Kota Cirebon , Andi juga meminta Disdagkop-UKM memaksimalkan program buatannya tersebut. Tak hanya menyiapkan shelter baru untuk ditempati, tapi juga membantu antisipasi agar tidak ada PKL baru dilihat dari data yang ada. \"Kami siap menertibkan kalau nantinya ada PKL baru yang menempati trotoar. Tentunya kami melakukan penertiban sesuai topoksi kami,\" tukasnya. Seperti diketahui, para PKL di Jl Cipto MK masih diselimuti keraguan menempati shelter baru. Mereka sebetulnya ingin ikut dalam penempatan di shelter. Tapi, ada kekhawatiran lahan yang digunakannya saat ini bakal ditempati pedagang kaki lima (PKL) yang baru. Pedagang minuman di depan SMAN 2, Dadi (50) menyebut lokasi berjualannya strategis. Pembelinya kalangan pelajar dan sopir angkot. Sehingga sangat potensial dan akan mengundang PKL baru bermunculan. “Kalau saya pindah, pasti ada yang nempatin di sini. Pindah ke shelter juga kan belum tentu ramai di sana,” ujar Dadi. Diungkapkan dia, pedagang ragu-ragu menempati shelter di Jl Cipto Mk bukan hanya karena kondisi bangunan yang dianggap belum layak ditempati. Pertimbangan lainnya ialah munculnya pedagang baru karena lokasi yang ditinggalkan adalah pusat keramaian. Dadi tak sekadar bicara. Ia mencontohkan relokasi PKL di Jl RA Kartini dan Jl Siliwangi ke Jl Pasuktan (BAT). Begitu pedagang pergi, bermunculan yang baru. Begitu juga ketika pedagang Alun-alun Kejaksan masuk ke shelter Jl Silwangi. Ternyata di sekelilingnya masih banyak PKL dan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari aparat pemerintah. “Kalau kita pindah ke shelter ya harus konsisten pemerintahnya. Jangan sampai nanti pedagang baru malah dibiarkan,” tuturnya. (apr)

Sumber: